Aceh Utara, Buana News – Menyikapi berbagai tanggapan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap proses rekrutmen tenaga kerja tahun ini, PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) memberikan klarifikasi resmi mengenai pelaksanaan Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2025.
PIM menjelaskan bahwa sebagai anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia (Persero), pihaknya tunduk pada kebijakan dan arahan strategis dari Kementerian BUMN, termasuk dalam pelaksanaan rekrutmen. Tahun ini, PIM mengikuti mekanisme rekrutmen secara terpusat melalui platform RBB sesuai dengan Surat Kementerian BUMN Nomor S-13/DSI.MBU/01/2025 tertanggal 24 Januari 2025.
“Pelaksanaan RBB merupakan kebijakan nasional yang wajib diikuti oleh seluruh BUMN dan anak perusahaan, termasuk PT PIM. Tujuannya adalah memberi kesempatan yang merata bagi seluruh putra-putri terbaik di Indonesia,” jelas Maimun, jelas Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Iskandar Muda, dalam keterangannya, Rabu (16/04/2025).
Program RBB sendiri telah diselenggarakan oleh Forum Human Capital Indonesia (FHCI) sejak 2019 sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan kesempatan kerja di lingkungan BUMN. Melalui skema ini, pelamar dari seluruh daerah termasuk Aceh memiliki akses dan peluang yang sama untuk bergabung sebagai insan BUMN.
Maimun juga menyampaikan bahwa sebelum adanya RBB, PIM memang pernah melaksanakan proses rekrutmen secara mandiri. Namun, sejak adanya kebijakan rekrutmen terpusat dari Kementerian BUMN, seluruh proses dilakukan melalui website resmi https://rekrutmenbersama2025.fhcibumn.id.
Periode pendaftaran sendiri telah berlangsung dari tanggal 10 hingga 19 Maret 2025, sementara pengumuman hasil seleksi administrasi sudah dapat diakses oleh peserta sejak 14 April 2025.
“Kami berharap rekrutmen ini berjalan secara objektif, transparan, dan mampu melahirkan SDM unggul untuk masa depan industri nasional. Kami juga terbuka terhadap setiap kritik dan masukan dari masyarakat sebagai bagian dari proses evaluasi dan perbaikan ke depan,” pungkas Maimun.
PT PIM menegaskan komitmennya dalam membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan, serta mendukung pemberdayaan sumber daya lokal dalam koridor kebijakan nasional yang telah ditetapkan.
