Lhoksukon, Buana.News – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menggelar acara konsultasi antara eksekutif dan legislatif terkait Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara tahun 2026.
Acara tersebut berlangsung di Kantor Bupati Aceh Utara, Jalan Medan-Banda Aceh, Landing, Lhoksukon, pada Selasa, 14 Januari 2025.
Forum yang dihadiri oleh Plt Sekda Dayan Albar, para Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Aceh Utara, perwakilan Ketua Komisi DPRK, akademisi, serta pimpinan perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut, membahas rancangan awal RKPD dengan tujuan untuk memperoleh masukan dan saran guna penyempurnaan dokumen perencanaan anggaran tahun 2026.
Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi II DPRK Aceh Utara, M. Romi yang akrab dengan sapaan Geuchiek Romi, menyoroti beberapa isu penting terkait perkembangan pembangunan di daerah penghasil gas alam ini. Beberapa hal yang menjadi perhatian utama Geuchiek Romi antara lain distribusi pupuk kepada petani, pengembangan UMKM, penyaluran CSR, dan eksekusi kegiatan yang harus tepat sasaran.
Khusus terkait distribusi pupuk, Geuchiek Romi menjelaskan banyak keluhan yang diterima dari masyarakat, baik mengenai tingginya harga pupuk maupun kelangkaan pupuk saat petani memasuki masa panen.
“Permasalahan saat ini adalah, setiap memasuki musim panen, pupuk subsidi seperti lenyap ditelan bumi. Hampir di semua distributor pupuk langka, sehingga petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang tinggi. Lalu, setelah musim tanam usai, pupuk baru tersedia di pengecer, namun petani sudah tidak lagi membutuhkan pupuk subsidi karena telah membeli pupuk non-subsidi terlebih dahulu. Jadi, pertanyaannya, kemana pupuk subsidi itu dibawa oleh distributor?” ujar Geuchiek Romi.
Terkait masalah ini, mantan kombatan GAM tersebut meminta agar pemerintah melalui dinas terkait segera menertibkan distributor yang nakal dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Ia juga meminta agar koordinasi dilakukan dengan pihak distributor untuk memastikan waktu penyaluran pupuk kepada agen atau kios penyalur disesuaikan dengan musim tanam petani, sehingga subsidi pupuk dapat dimanfaatkan dengan maksimal.
“Pemerintah daerah melalui dinas terkait agar segera menertibkan agen atau kios penyaluran yang nakal dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi, dan segera berkoordinasi dengan pihak distributor terkait waktu penyaluran yang disesuaikan dengan masa tanam petani, supaya petani benar-benar bisa memanfaatkan subsidi pupuk ini,” tutup Geuchiek Romi.
