Akurasi data menjadi hal yang ditekankan Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afhdal Khalilullah, dalam proses survei calon penerima bantuan rumah layak huni. Ia meminta petugas melakukan pendataan secara cermat dan objektif, terutama terkait kondisi fisik rumah serta keadaan sosial ekonomi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Afhdal saat melepas petugas survei sekaligus menyematkan rompi kepada mereka di halaman Kantor Baitul Mal Kota Banda Aceh, Pango Raya, Rabu (28/10/2026).
Afhdal mengatakan, survei lapangan tidak hanya menjadi bagian dari prosedur administrasi, tetapi juga merupakan tahapan penting untuk memastikan kondisi calon penerima bantuan sesuai dengan kenyataan. Oleh sebab itu, setiap informasi yang dihimpun petugas harus berdasarkan fakta agar penyaluran bantuan pemerintah dapat menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Seluruh petugas dapat menjalankan survei dengan memperoleh data yang akurat mengenai kondisi rumah dan keadaan sosial ekonomi serta menghasilkan data yang valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut nantinya menjadi dasar penting dalam menentukan calon penerima bantuan agar program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Afhdal.
Ia turut mengingatkan bahwa penyematan rompi kepada petugas bukan sekadar seremoni pelepasan sebelum menjalankan tugas. Rompi tersebut juga menjadi simbol tanggung jawab dan amanah yang harus dijalankan dengan baik, khususnya dalam mengumpulkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Butuh Kolaborasi
Menurut Afhdal, persoalan rumah tidak layak huni tidak dapat dipisahkan dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penanganannya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk melalui kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD), terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan.
“Harapan kita, ke depan tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni. Sesuai arahan Ibu Wali Kota, kita akan berkolaborasi dengan seluruh OPD untuk menuntaskan persoalan kemiskinan,” katanya.
Melalui kolaborasi tersebut, koordinasi antara Baitul Mal dan sejumlah perangkat daerah diharapkan semakin kuat, khususnya dalam pendataan serta penanganan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Meski demikian, penentuan penerima bantuan tetap harus mengacu pada hasil verifikasi lapangan, kriteria program, serta ketersediaan anggaran. Dengan demikian, proses seleksi dapat berlangsung berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.
Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, survei langsung menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan penetapan calon penerima bantuan tidak hanya mengandalkan dokumen maupun usulan, tetapi juga mempertimbangkan fakta yang ditemukan di lapangan.
Kegiatan pelepasan petugas tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Dra. Sukmawati, M.AP., Ketua Badan Baitul Mal Kota Banda Aceh, Dr. M. Yusuf Al-Qardhawy, M.H., Kepala Sekretariat Baitul Mal Irwan, S.E., M.Si., Ak., serta anggota badan Baitul Mal Umar Banta Ali, S.Sos.I., M.Ag., H. Muhammad Aulia, S.T., dan Andriana, Lc., M.Us.
Melalui pelaksanaan survei dan penguatan koordinasi antarinstansi, Pemerintah Kota Banda Aceh berharap pendataan calon penerima bantuan rumah layak huni dapat dilakukan secara lebih akurat. Dengan begitu, program bantuan diharapkan benar-benar menjangkau warga berdasarkan kondisi dan tingkat kebutuhan masing-masing.
[Adv]
