BANDA ACEH – Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh mengamankan ratusan barang milik pedagang kaki lima (PKL) dalam operasi penertiban di sejumlah kawasan kota hingga Senin, 9 November 2026.
Petugas menyita berbagai perlengkapan usaha, mulai dari rak dagangan, kursi, meja kayu, terpal hingga barang dagangan lainnya. Penertiban ini menyasar pedagang yang menggunakan fasilitas umum dan menempatkan perlengkapan usaha tidak sesuai peruntukannya.
Langkah tersebut bertujuan menjaga ketertiban kota sekaligus memastikan masyarakat dapat menggunakan fasilitas publik tanpa gangguan.
Kepala Satpol PP WH Kota Banda Aceh Muhammad Rizal, S.STP., M.Si., melalui Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga, Mansur, S.HI., mengatakan petugas menjalankan penertiban berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
“Jumlah barang yang telah kami amankan mencapai ratusan, mulai dari rak jualan, kursi, meja kayu, terpal hingga berbagai barang dagangan lainnya. Penertiban ini kami lakukan sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan memastikan fasilitas publik dapat digunakan sebagaimana mestinya,” ujar Mansur.
Satpol PP WH Tertibkan PKL di Tiga Kawasan Banda Aceh
Mansur menyebutkan, petugas mengamankan barang-barang tersebut dari sejumlah lokasi, yakni Jalan T. Imuem Lueng Bata, Jalan T. Nyak Arief di kawasan Simpang Mesra, serta Jalan Sultan Iskandar Muda.
Sebelum mengambil tindakan, Satpol PP WH terlebih dahulu melakukan pembinaan dan memberikan peringatan kepada pedagang yang menggunakan fasilitas umum tidak sesuai ketentuan.
Petugas memulai tahapan tersebut melalui teguran lisan, kemudian menyampaikan surat teguran. Jika pedagang tetap mengabaikan peringatan, petugas melanjutkan dengan tindakan penertiban sesuai aturan.
“Kami tidak serta-merta melakukan penertiban. Sebelumnya sudah ada tahapan yang kami lakukan, mulai dari teguran lisan hingga surat teguran. Namun, apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka petugas harus mengambil tindakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Mansur.
Pedagang Diminta Hormati Hak Pengguna Fasilitas Umum
Satpol PP WH Banda Aceh memastikan kegiatan penertiban akan terus berlanjut. Pemerintah ingin menjaga kawasan kota tetap bersih, nyaman, dan tertata tanpa mengabaikan hak masyarakat dalam menggunakan ruang publik.
Mansur mengingatkan para pedagang agar memilih lokasi berjualan sesuai ketentuan. Mereka juga diminta tidak meletakkan perlengkapan usaha di badan jalan, trotoar, maupun fasilitas umum lainnya hingga menghambat aktivitas warga.
“Kami mengimbau kepada seluruh pedagang agar tidak menempatkan barang-barang dagangan secara sembarangan hingga mengganggu aktivitas masyarakat. Fasilitas umum merupakan hak bersama yang harus kita jaga dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi dengan mengabaikan hak pengguna jalan lainnya,” tegasnya.
Penertiban ini menjadi bagian dari upaya Pemko Banda Aceh menjaga fungsi fasilitas publik agar tetap dapat dinikmati seluruh masyarakat.
Satpol PP WH berharap para pelaku usaha semakin sadar terhadap aturan ketertiban umum. Dengan kepatuhan bersama, aktivitas perdagangan dapat berjalan tanpa mengganggu kenyamanan dan hak pengguna fasilitas umum lainnya.
[Adv]
