Jakarta — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di wilayah Sumatera yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Rabu (15/1/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Command Center, Gedung B Lantai 2 Kemendagri RI, Jakarta.
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, didampingi jajaran pejabat tinggi Kemendagri. Turut hadir Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Suharyanto, serta para gubernur dan wakil gubernur dari provinsi-provinsi di Sumatera yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama untuk infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta pemulihan hunian masyarakat terdampak. Pemerintah daerah diminta segera menyelesaikan proses pendataan kerusakan dan kebutuhan anggaran agar penyaluran bantuan dari pemerintah pusat dapat dilakukan secara tepat sasaran dan akuntabel.
Rakor tersebut secara khusus membahas dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa bulan terakhir. Selain kerusakan infrastruktur, bencana tersebut juga berdampak pada sektor pertanian, perikanan, serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dalam kesempatan itu menyampaikan kondisi terkini sejumlah wilayah di Aceh yang terdampak bencana. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Aceh terus berupaya melakukan penanganan darurat sekaligus menyiapkan langkah rehabilitasi jangka menengah dan panjang.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar proses pemulihan berjalan lebih cepat dan efektif. Pemerintah Aceh juga berharap dukungan anggaran serta pendampingan teknis dari kementerian dan lembaga terkait, sehingga pembangunan kembali infrastruktur dan pemulihan ekonomi masyarakat dapat segera terealisasi.
Selain itu, dalam rakor juga dibahas strategi mitigasi dan pengurangan risiko bencana ke depan. Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat sistem peringatan dini, meningkatkan kualitas tata ruang berbasis mitigasi bencana, serta memperkuat koordinasi lintas sektor guna meminimalisir dampak bencana serupa di masa mendatang.
Rapat koordinasi tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera, sekaligus memperkuat ketahanan daerah menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang diperkirakan masih akan terjadi seiring dinamika perubahan iklim. Adv
