Aceh Utara, Buana.News — Ratusan warga dari berbagai kecamatan menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Bupati Aceh Utara, Rabu (20/12/2023). Mereka mendesak agar imigran Rohingya tidak ditampung di kabupaten tersebut.
Kedatangan para pengunjuk rasa disambut langsung oleh Plh Sekretaris Daerah Aceh Utara Drs H Adamy, MPd mewakili Pj Bupati Dr Mahyuzar, MSi. Adamy didampingi oleh Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Drs Saiful Basri, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Adharyadi, SSos, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Dr Fauzan, MSi, dan Kabag Humas Muslem, SSos, MM.
Dalam orasinya, pengunjuk rasa antara lain menyebutkan bahwa kedatangan imigran Rohingya ke wilayah Provinsi Aceh dalam beberapa waktu terakhir sudah mulai meresahkan dan memicu kegaduhan dalam masyarakat.
Kondisi itu dikhawatirkan dapat menimbulkan gangguan, merusak ketenteraman dan ketenangan dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya di wilayah Aceh Utara.
Apalagi, menurut info yang diterima oleh pngunjuk rasa, bahwa kedatangan imigran Rohingya itu tidak lagi murni dipicu oleh motif mengungsi untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi lebih mengarah ke motif ekonomi, dan ikut melibatkan pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab.
Oleh karena itu, pengunjuk rasa meminta Pemkab Aceh Utara agar menolak kehadiran imigran Rohingya di wilayah Aceh Utara. Agar tidak mengizinkan Shelter Blang Adoe di Kecamatan Kuta Makmur untuk ditempati oleh imigran Rohingya tersebut.
“Kami dengar-dengar mereka akan ditempatkan di Shelter Blang Adoe, kami minta agar shelter tersebut jangan diberikan untuk ditempati oleh mereka. Apalagi saat ini ada beberapa KK warga setempat yang tinggal di shelter tersebut. Jangan sampai warga kita sendiri diusir, lalu ditempatkan warga Rohingya di sana,” tegas seorang pengunjuk rasa.
Sebagai mana diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara secara resmi telah menyurati Pj Gubernur terkait lokasi Integrated Community Shelter (ICS). Pemerintah daerah menilai jika Rohingya ditempatkan di lokasi tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan konflik seperti sebelumnya. (*).
