BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh menata kembali penggunaan fasilitas umum di Kecamatan Lueng Bata. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) meminta sejumlah pedagang serta pemilik usaha memindahkan lapak dan perlengkapan dagangan yang menggunakan ruang publik tidak sesuai peruntukannya.
Penertiban menyasar beberapa lokasi usaha. Di antaranya pedagang makanan yang berjualan di sempadan jalan, pedagang buah potong yang menggunakan trotoar di Gampong Lamseupeng, serta pemilik kios yang menempatkan pompa minyak mini di kawasan sempadan jalan.
Petugas juga mendatangi usaha penjualan sepeda yang memasang tenda di halaman toko. Pemilik usaha tersebut diminta membongkar tenda karena keberadaannya dinilai berpotensi mengganggu ketertiban dan kenyamanan lingkungan.
Camat Lueng Bata, M. Kharisma, mengatakan petugas memberikan teguran agar para pemilik usaha menyesuaikan aktivitas perdagangan dengan fungsi ruang di lingkungan sekitar.
“Kita meminta pemilik usaha untuk segera membongkar tenda tersebut agar tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan lingkungan,” kata Kharisma, Selasa, 3 November 2026.
Petugas Bantu Pindahkan Lapak Pedagang
Dalam penertiban tersebut, petugas turut meminta pedagang siomay dan bubur ayam memindahkan lapak dari kawasan sempadan jalan. Pedagang buah potong di Gampong Lamseupeng juga diminta tidak lagi menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
Kharisma menjelaskan, petugas mengedepankan teguran dan imbauan dalam penanganan di lapangan. Personel Satpol PP dan WH bahkan membantu membongkar serta menggeser barang dagangan yang berada di lokasi tidak sesuai peruntukannya.
Dukung Penilaian Adipura 2026
Penataan fasilitas umum ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Banda Aceh menjaga ketertiban lingkungan menjelang Penilaian Adipura 2026.
Pemerintah kota ingin memastikan fasilitas umum tetap berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak berubah menjadi tempat aktivitas usaha yang menghambat kepentingan masyarakat.
Trotoar, misalnya, diperuntukkan bagi pejalan kaki. Sementara itu, sempadan jalan merupakan bagian dari ruang jalan yang penggunaannya harus mengikuti ketentuan. Aktivitas perdagangan di kawasan tersebut berpotensi mengganggu akses, kenyamanan pengguna jalan, dan masyarakat sekitar.
Karena itu, penertiban juga menyasar pemilik usaha yang memanfaatkan area di sekitar tempat usahanya tanpa memperhatikan fungsi ruang publik.
Kharisma berharap para pedagang dan pemilik usaha mematuhi imbauan petugas serta ikut menjaga ketertiban lingkungan. Menurutnya, penggunaan fasilitas umum harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya kebutuhan kegiatan perdagangan.
Pengawasan secara berkelanjutan dan kepatuhan para pelaku usaha menjadi bagian penting dalam menjaga fasilitas umum di Banda Aceh agar tetap tertib dan dapat digunakan sesuai fungsinya.
[Adv]
