Jakarta, Buana.News – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Lhokseumawe, bersama dengan 41 kabupaten/kota lainnya.
Peresmian tersebut dilakukan pada rapat koordinasi penguatan implementasi MPP di Jakarta, pada Kamis (12/12) pagi.
Pj Wali Kota Lhokseumawe, A. Hanan, SP., MM, mengikuti acara tersebut secara virtual, karena pada waktu bersamaan ia juga sedang menghadiri Rakornas Pengolahan Sampah 2024 di Jakarta.
Peresmian ini menambah jumlah MPP yang telah beroperasi di Indonesia menjadi 272. Selain Menteri Rini, acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, dan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru.
Menteri Rini mengapresiasi komitmen 42 daerah yang meresmikan MPP pada hari ini. Ia menilai upaya ini sebagai langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui integrasi dan digitalisasi. Rini berpesan kepada penyelenggara MPP untuk memastikan layanan diberikan secara cepat, mudah, ramah, profesional, dan berintegritas, serta menjadikan kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur keberhasilan pelayanan.
“Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik adalah bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, dengan pengelolaan pelayanan terpadu dan terintegrasi, yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” kata Rini.
Ia juga menekankan pentingnya komitmen yang kuat dari pimpinan daerah, baik Gubernur, Bupati, maupun Walikota, dalam pembentukan MPP di daerah.
Sementara itu, Pj Wali Kota Lhokseumawe, A. Hanan, menyatakan bahwa dengan adanya MPP di kota ini, pihaknya berkomitmen untuk menciptakan sistem layanan yang lebih efektif dan responsif. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan yang mereka butuhkan.
“Kami ingin masyarakat merasakan kemudahan dalam mengurus administrasi. Ini adalah langkah konkret Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat,” ujar A. Hanan.
Pj Wali Kota Lhokseumawe juga berharap lebih banyak instansi vertikal dan OPD teknis yang dapat bergabung dengan MPP, sehingga layanan yang tersedia semakin lengkap. Dengan tambahan ini, diharapkan proses administrasi menjadi lebih mudah bagi masyarakat.
Langkah ini sejalan dengan visi besar Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menciptakan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui MPP, diharapkan masyarakat tidak hanya mendapatkan kemudahan akses, tetapi juga pengalaman pelayanan yang lebih berkualitas, yang pada akhirnya mendukung kesejahteraan dan kenyamanan seluruh warga Kota Lhokseumawe.
