Banda Aceh, Buana.News – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mendesak pemerintah pusat agar segera merealisasikan seluruh butir kesepakatan dalam Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki.
Menurut SAPA, implementasi penuh atas perjanjian damai yang diteken pada 2005 itu akan menjamin keadilan serta kesejahteraan rakyat Aceh, sekaligus meredam isu pemisahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ketua SAPA, Fauzan Adami, menilai maraknya wacana dan suara kekecewaan yang muncul di tengah masyarakat Aceh saat ini merupakan refleksi ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat yang belum sepenuhnya memenuhi isi kesepakatan damai.
“Pernyataan Ketua DPRA baru-baru ini seharusnya menjadi cermin bagi pemerintah pusat agar tidak kembali mengkhianati rakyat Aceh. Segera realisasikan seluruh butir MoU Helsinki demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujar Fauzan dalam keterangannya, Rabu (3/9/2025).
Ia menegaskan, pemerintah pusat wajib memberikan perhatian khusus terhadap Aceh, terutama dalam pembangunan ekonomi, penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, serta peningkatan taraf hidup masyarakat.
“Rakyat Aceh harus bisa merdeka secara ekonomi dan benar-benar merasakan manfaat dari perdamaian. Tanpa itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terus terkikis,” tegasnya.
Fauzan juga mengingatkan bahwa Aceh memiliki peran besar dalam sejarah berdirinya Republik Indonesia. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya pemerintah pusat memberikan penghargaan yang lebih adil melalui kebijakan pembangunan yang berpihak kepada rakyat Aceh.
“Aceh punya jasa besar dalam perjalanan bangsa. Karena itu, sudah selayaknya Aceh mendapat perlakuan istimewa, terutama dalam bidang pembangunan dan kesejahteraan,” ungkapnya.
SAPA menilai, jika seluruh aspirasi rakyat Aceh dipenuhi dan butir-butir MoU Helsinki direalisasikan tanpa setengah hati, maka wacana pemisahan Aceh tidak akan kembali menguat.
“Pelanggaran HAM di Aceh harus dituntaskan, penambahan pasukan batalyon dihentikan. Jika rakyat sejahtera, memiliki lapangan kerja, serta menikmati pembangunan yang adil, maka suara-suara kekecewaan otomatis akan hilang. Kuncinya ada pada keseriusan pemerintah pusat menepati janji damai,” pungkas Fauzan.
