Aceh Utara, Buana News – Pejabat Sekretaris Daerah (PJ Sekda) Aceh Utara, Dayan Albar, S.Sos, MAP memberikan tanggapan terkait anggaran sebesar Rp 2,3 miliar yang dialokasikan untuk pengadaan mobil dinas baru bagi Bupati Aceh Utara. Menurut Dayan, pengadaan mobil dinas tersebut merupakan langkah yang sesuai dengan kebutuhan daerah untuk mendukung kelancaran tugas kepala daerah.
“Mobil dinas adalah salah satu fasilitas penting yang digunakan oleh kepala daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, termasuk kunjungan kerja ke berbagai pelosok wilayah Aceh Utara. Anggaran ini sudah melalui proses pengkajian dan sesuai dengan standar serta kebutuhan operasional,” ujar Dayan Albar saat ditemui Buana News di ruang Paripurna DPRK Aceh Utara, Senin 20 Januari 2025.
Dirinya menjelaskan bahwa kondisi geografis Aceh Utara yang cukup luas dan terdiri dari wilayah-wilayah yang sulit dijangkau menjadi salah satu alasan utama pengadaan mobil dinas dengan spesifikasi tertentu. Ia menegaskan, mobil dinas yang memadai diperlukan untuk memastikan mobilitas kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan, baik di bidang pelayanan publik, pembangunan, maupun supervisi program daerah.
“Anggaran ini telah disesuaikan dengan standar pengadaan kendaraan dinas untuk kepala daerah sesuai aturan pemerintah. Prosesnya juga telah melalui mekanisme yang transparan dan melibatkan persetujuan legislatif,” tambahnya.
Menanggapi kritik dari sejumlah pihak terkait besarnya anggaran tersebut, Irfan meminta masyarakat untuk melihat pengadaan ini dalam konteks kebutuhan jangka panjang. Ia menyebut, pengadaan mobil dinas bukan pengeluaran rutin, melainkan investasi untuk mendukung kelancaran pemerintahan selama masa jabatan kepala daerah.
“Kami memahami ada kritik dari masyarakat. Namun, kami memastikan bahwa pengadaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat dan efisiensi penggunaan anggaran daerah. Pemerintah Aceh Utara tetap berkomitmen pada pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Selain itu, Dayan Albar juga menegaskan bahwa pengadaan mobil dinas tidak akan mengganggu alokasi anggaran untuk program prioritas lain, seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Ia memastikan bahwa pengelolaan anggaran daerah tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat luas.
“Pengadaan ini tidak mengurangi komitmen pemerintah terhadap program-program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Semua sudah diatur dalam anggaran daerah yang berimbang,” pungkasnya.
Dengan penjelasan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya pengadaan fasilitas dinas untuk mendukung tugas kepala daerah dalam memajukan Aceh Utara. Pemerintah juga berjanji akan terus menjaga keterbukaan informasi terkait penggunaan anggaran.