BANDA ACEH – Inflasi tahunan Kota Banda Aceh menunjukkan penurunan dari 4,69 persen pada September menjadi 4,34 persen pada Oktober 2026. Pemerintah Kota Banda Aceh terus memperkuat program pasar murah untuk menjaga kestabilan harga pangan sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh yang dirilis pada 2 November 2026, inflasi year-on-year (y-on-y) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 4,34 persen.
Sementara itu, inflasi bulanan atau month-to-month (m-to-m) berada di angka 0,01 persen. Adapun inflasi tahun kalender tercatat sebesar 1,76 persen.
Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Jalaluddin, mengatakan pengendalian inflasi membutuhkan langkah konkret yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Pemko terus mengandalkan Pasar Murah, Pasar Pangan Murah, dan Pasar Tani di sejumlah kawasan. Ketiga program tersebut memberikan alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
Komoditas yang tersedia antara lain beras, minyak goreng, gula, telur, serta berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya.
“Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pasar murah, pasar pangan murah, dan Pasar Tani,” ujar Jalaluddin.
Menurutnya, kegiatan pasar murah juga menjadi salah satu upaya pemerintah mengantisipasi gejolak harga komoditas di pasaran.
Pasar Tani Perpendek Rantai Distribusi Pangan
Selain menggelar pasar murah, Pemko Banda Aceh memperkuat Pasar Tani sebagai tempat pemasaran yang mempertemukan petani dan produsen secara langsung dengan konsumen.
Pola pemasaran tersebut diharapkan membuat distribusi lebih efisien. Petani memiliki ruang untuk memasarkan hasil produksi, sedangkan masyarakat dapat memperoleh bahan pangan melalui rantai pemasaran yang lebih singkat.
Jalaluddin menjelaskan, pemerintah tidak dapat mengendalikan harga pangan hanya melalui satu program. Ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta koordinasi dengan pelaku usaha juga memegang peranan penting.
Untuk itu, Pemko melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, distributor, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dalam pengendalian inflasi.
TPID Pantau Harga dan Ketersediaan Komoditas
Pemko Banda Aceh juga akan melanjutkan pemantauan harga dan stok kebutuhan pokok secara berkala. Pemerintah menggabungkan langkah tersebut dengan pelaksanaan pasar murah, penguatan Pasar Tani, serta koordinasi bersama distributor.
Optimalisasi peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) turut menjadi bagian dari strategi untuk mengantisipasi perubahan harga dan menjaga pasokan pangan di pasar.
Jalaluddin menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan angka statistik, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga.
“Stabilitas harga adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen untuk terus menghadirkan intervensi yang nyata, memperkuat kolaborasi, dan memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan harga yang wajar dan terjangkau,” ujarnya.
Pemko berharap berbagai langkah tersebut dapat menjaga kestabilan harga pangan dan melindungi daya beli warga. Dukungan distributor, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat juga diperlukan agar pasokan dan harga kebutuhan pokok tetap terkendali.
[Adv]
