BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh terus mendorong pembenahan pengelolaan aset daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu langkah yang ditempuh yakni mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIGOLABANG atau Sistem Agregasi Pelaporan Barang Milik Daerah.
Upaya tersebut dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh melalui sosialisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan bimbingan teknis (bimtek) penerapan SIGOLABANG. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur dalam mencatat, mengelola, dan melaporkan aset pemerintah secara tertib.
Kepala BPKK Banda Aceh, Alriandi Adiwinata, S.STP., M.Si., membuka kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya kesiapan aparatur agar penerapan sistem digital benar-benar memberikan manfaat bagi pengelolaan aset daerah.
Menurutnya, penggunaan aplikasi saja tidak cukup untuk mewujudkan administrasi aset yang tertib. Aparatur juga harus disiplin memasukkan data, memperbarui informasi, serta menjalankan prosedur pengelolaan barang sesuai ketentuan.
Komitmen seluruh perangkat daerah menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas data aset. Informasi yang akurat dan selalu diperbarui akan membantu pemerintah memantau kondisi serta keberadaan Barang Milik Daerah secara lebih terukur.
SIGOLABANG Dilirik Pemerintah Daerah Lain
Penerapan SIGOLABANG di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh turut menarik perhatian sejumlah pemerintah daerah di luar Aceh. Hal itu terlihat dari kunjungan kerja daerah lain yang ingin mempelajari langsung mekanisme dan penerapan aplikasi tersebut.
Ketertarikan ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan aset berbasis digital yang dikembangkan Banda Aceh menjadi salah satu hal yang ingin dipelajari daerah lain. Melalui kunjungan tersebut, para aparatur dapat memperoleh gambaran mengenai penggunaan SIGOLABANG dalam mendukung administrasi Barang Milik Daerah.
Bagi BPKK Banda Aceh, sosialisasi dan bimtek memiliki peran penting untuk memastikan setiap aparatur memahami fungsi serta tata cara penggunaan aplikasi. Pemahaman teknis tersebut diperlukan agar penerapan sistem berjalan konsisten dalam aktivitas pengelolaan aset sehari-hari.
Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana menyamakan pemahaman mengenai pencatatan dan penatausahaan aset sesuai ketentuan administrasi yang berlaku.
Data Aset Akurat Dukung Tata Kelola Pemerintahan
Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi bagian penting dalam tata kelola keuangan pemerintah. Pencatatan yang tertib membantu pemerintah mengetahui aset yang dikuasai dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui SIGOLABANG, BPKK Banda Aceh berharap proses pencatatan, pemantauan, pengelolaan, hingga penyusunan laporan BMD semakin mudah dan terintegrasi. Sistem ini juga diharapkan meningkatkan akurasi serta validitas informasi aset milik pemerintah kota.
BPKK meminta seluruh aparatur pengelola barang di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh menerapkan aplikasi tersebut sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Ketelitian dalam memasukkan data dan konsistensi memperbarui informasi menjadi kunci agar sistem digital mampu menghasilkan laporan yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Banda Aceh membangun tata kelola pemerintahan yang modern dan profesional. Dengan dukungan teknologi informasi serta aparatur yang kompeten, pengelolaan aset daerah diharapkan semakin tertib, transparan, dan akuntabel.
[Adv]
