Aceh Utara, Buana News – Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi Panyang, terus mengawal upaya percepatan penanganan infrastruktur jalan dan pengamanan tebing sungai di wilayah Kecamatan Sawang, khususnya pada ruas Krueng Mane–Sawang–perbatasan Bireuen hingga lintasan Krueng Sawang menuju Riseh.
Komitmen tersebut ditegaskan saat Tarmizi Panyang mendampingi Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah atau Dek Fadh, meninjau langsung sejumlah titik infrastruktur yang terdampak kerusakan dan luapan sungai di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Senin sore (5/10/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Wakil Bupati Aceh Utara turut didampingi jajaran Dinas PUPR Aceh Utara, Jafar, Plt. Kepala UPTD Wilayah II Dinas PUPR Aceh, Ruthmilla Devi, serta Kepala UPTD V Pengairan Aceh, Bambang Yusri.
Kunjungan lapangan itu menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk menyampaikan secara langsung kondisi infrastruktur yang membutuhkan penanganan segera, sekaligus memastikan langkah penanganan yang dilakukan pemerintah dapat berjalan secara terpadu dengan Pemerintah Aceh.
Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh berkomitmen penuh untuk mempercepat perbaikan dan penanganan ruas jalan Krueng Mane–Sawang–perbatasan Bireuen serta pengamanan tebing sungai pada lintasan Krueng Sawang menuju Riseh.
Menurutnya, pada tahun ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) lebih dari Rp21 miliar untuk tahap awal pengerjaan ruas jalan Krueng Mane–Sawang hingga perbatasan Bireuen.
Sementara itu, ruas jalan kewenangan kabupaten, khususnya Sawang–Riseh Tunong hingga Dusun Cot Calang sepanjang sekitar 9 kilometer, juga dinilai membutuhkan perhatian serius.
“Selain alokasi TKD, Pemerintah Aceh juga telah mengajukan usulan anggaran Inpres Jalan Daerah (IJD) sebesar Rp20 miliar. Meskipun penanganan IJD belum masuk pada tahap pertama prioritas, penanganan ruas jalan tersebut yang mencapai 28 kilometer kita pastikan akan kembali dialokasikan dalam anggaran tahun 2027 melalui Bappeda Aceh,” tegas Dek Fadh.
Bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, persoalan kerusakan jalan dan ancaman abrasi sungai di kawasan tersebut bukan sekadar persoalan infrastruktur, tetapi juga menyangkut akses masyarakat, aktivitas ekonomi, keselamatan warga, serta keberlangsungan fasilitas publik.
Karena itu, Wakil Bupati Tarmizi Panyang turun langsung melihat kondisi di lapangan bersama Pemerintah Aceh dan instansi terkait.
Peninjauan juga difokuskan pada kondisi sungai yang semakin melebar akibat banjir. Lebarnya bentangan sungai bahkan menyebabkan jembatan Bailey yang telah dipasang oleh pihak Polri belum sepenuhnya terhubung dengan daratan di sisi lainnya. Wakil Gubernur Aceh mengatakan, diperlukan penambahan satu unit Bailey untuk dapat menghubungkan akses tersebut.
“Jembatan Bailey yang dipasang oleh Polri belum terhubung karena melebarnya sungai yang cukup besar. Penambahan unit Bailey satu lagi nanti dikerjakan oleh rekan-rekan TNI. Kita harapkan sebelum tanggal 10 pengerjaan sudah mulai berjalan, karena jika lewat dari tanggal 15 akan semakin sulit dikerjakan,” jelasnya.
Tebing Sungai dan Fasilitas Publik Butuh Penanganan Serius
Dalam peninjauan tersebut, kondisi kerusakan tebing sungai juga menjadi perhatian serius. Gerusan air telah menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah fasilitas publik di kawasan Gampong Riseh Teungoh.
Bahkan, terputusnya jalan telah berdampak pada sejumlah fasilitas dan bangunan masyarakat, termasuk masjid, kantor keuchik, meunasah, rumah warga serta pagar sekolah SMA.
Untuk mengantisipasi kerusakan yang lebih luas, pemasangan bronjong di kedua sisi sungai menjadi salah satu solusi yang direkomendasikan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Dinas Pengairan Aceh.
“Pemasangan bronjong di dua sisi menjadi solusi utama yang direkomendasikan oleh BWS dan Dinas Pengairan agar gerusan air tidak berpindah menyerang sisi jalan lainnya saat debit air meningkat. Maka penanganan bronjong ini harus berlanjut pada anggaran 2027 agar pengamanan jalan dan pemukiman warga selesai secara permanen,” pungkas Dek Fadh.
Peninjauan bersama tersebut menjadi bentuk sinergi antara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Pemerintah Aceh dalam mencari solusi terhadap persoalan infrastruktur di wilayah Sawang.
Dengan keterlibatan langsung Wakil Bupati Aceh Utara di lapangan, diharapkan berbagai kebutuhan penanganan dapat segera ditindaklanjuti sehingga akses transportasi masyarakat kembali normal dan risiko kerusakan akibat luapan serta gerusan sungai dapat diminimalkan.
Pemkab Aceh Utara akan terus mengawal koordinasi dan penanganan bersama Pemerintah Aceh agar kebutuhan infrastruktur dan keselamatan masyarakat di kawasan terdampak menjadi perhatian dalam perencanaan anggaran berikutnya.
