BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat upaya penagihan tunggakan pajak daerah dengan melibatkan Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Kolaborasi ini menjadi bagian dari Giat Bersama Optimalisasi Pajak Kota Tahun Anggaran 2026 yang bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK), Pemko Banda Aceh menyelaraskan langkah bersama kejaksaan untuk menangani wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya. Koordinasi lintas instansi ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian tunggakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam pelaksanaannya, BPKK dan Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengutamakan pendekatan persuasif melalui jalur nonlitigasi. Pemerintah memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya melalui beberapa tahapan, mulai dari pemanggilan, mediasi, hingga fasilitasi kesepakatan pembayaran.
Langkah tersebut membuka ruang penyelesaian tanpa harus langsung membawa persoalan ke proses hukum. Meski demikian, pendekatan persuasif tetap menempatkan kewajiban perpajakan sebagai hal yang harus dipenuhi setiap wajib pajak.
Jika wajib pajak tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan tunggakannya, penanganan dapat berlanjut melalui jalur litigasi atau upaya hukum lain sesuai peraturan perundang-undangan.
Penagihan Tunggakan Tetap dalam Koridor Hukum
Kerja sama BPKK dan Kejaksaan Negeri Banda Aceh menjadi bagian dari upaya pemerintah kota membangun mekanisme penanganan tunggakan pajak yang lebih terarah. Koordinasi kedua instansi juga diharapkan membuat proses penagihan berjalan efektif dengan tetap memperhatikan prosedur dan kepastian hukum.
Bagi pemerintah daerah, kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap kemampuan fiskal. Pajak yang dibayarkan masyarakat dan pelaku usaha menjadi salah satu sumber PAD untuk mendukung pembiayaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
Karena itu, optimalisasi penerimaan pajak tidak hanya berkaitan dengan pencapaian target pendapatan. Pemerintah juga perlu memastikan setiap kewajiban perpajakan tercatat dan terselesaikan secara tertib.
Penyelesaian tunggakan menjadi salah satu langkah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang belum terealisasi. Melalui kegiatan bersama tersebut, Pemko Banda Aceh berharap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.
Sinergi BPKK dengan kejaksaan diharapkan mampu membuat penanganan tunggakan lebih terukur, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemerintah maupun wajib pajak.
Optimalisasi pajak daerah pada akhirnya bukan sekadar mengejar penerimaan. Pengelolaan kewajiban perpajakan yang tertib turut menjaga kapasitas fiskal Kota Banda Aceh agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat mendapat dukungan pendapatan daerah yang optimal.
[Adv]
