Jakarta, Buana.News – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto melaporkan adanya dugaan penyimpangan dana desa kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Laporan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai Tujuh Gedung Kejaksaan Agung, Rabu (12/3/2025).
Mendes Yandri mengungkapkan, evaluasi tahun 2024 menunjukkan adanya berbagai bentuk penyimpangan dana desa. Salah satu temuan mencolok adalah penggunaan dana desa oleh oknum kepala desa untuk judi online, kepentingan pribadi, hingga pembuatan website fiktif.
“Kami tadi juga mendiskusikan dengan Pak Jaksa Agung dan jajaran, soal hasil evaluasi kami beberapa tahun terakhir, terutama tahun 2024 banyak penyimpangan dana desa, di antaranya ada oknum kepala desa menggunakan untuk judi online,” ujar Mendes Yandri.
Ia menegaskan bahwa data tersebut diperoleh dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Seluruh informasi terkait, termasuk jumlah dana dan lokasi desa yang terlibat, telah diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.
Sebagai langkah pencegahan dan penindakan, Mendes Yandri meminta Kejaksaan Agung melakukan supervisi terhadap dugaan penyimpangan tersebut agar ada efek jera bagi para pelaku. Ia juga mengapresiasi Kejaksaan Agung atas upaya pengawasan, termasuk melalui aplikasi Jaga Desa, yang memungkinkan masyarakat melaporkan permasalahan terkait dana desa secara langsung.
Dalam pertemuan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, Kejaksaan siap mengambil tindakan terhadap penyimpangan dana desa.
“Pendampingan ini akan kita lakukan secara penuh, baik dari segi preventif maupun represif. Jika ditemukan kebocoran, akan segera kita tindak,” kata Jaksa Agung Burhanuddin, dikutip di Kemendes.go.id.
Mendes Yandri turut didampingi oleh Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria, Sekjen Kemendes Taufik Madjid, Irjen Teguh, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, serta beberapa pejabat lainnya dalam pertemuan tersebut.
