Sentul, Buana.News – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi pentaheliks dalam penanganan darurat bencana, mengingat keterbatasan sumber daya yang masih menjadi tantangan bagi banyak daerah di Indonesia.
Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB, Bambang Surya Putra, M.Kom, menjelaskan bahwa keterlibatan pentaheliks, yang terdiri dari pemerintah, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, dan media massa, harus dilakukan sejak awal respons darurat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penanganan bencana dapat berjalan efektif dan sesuai arahan kepala daerah.
Menurut Direktur Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB, Andria Yuferryzal, S.E., M.Si., kepala daerah yang terdampak bencana direkomendasikan untuk segera melibatkan unsur pentaheliks dalam rapat koordinasi awal, berdasarkan hasil kaji cepat. Dengan cara ini, daerah dapat menentukan prioritas penanganan darurat serta mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan.
BNPB meyakini bahwa sumber daya di luar pemerintah, seperti dari organisasi non-pemerintah dan sektor swasta, dapat memberikan kontribusi besar dalam penanganan darurat bencana. Oleh karena itu, BNPB mendorong agar berbagai pihak ini dapat bekerja dalam satu komando di bawah pos komando yang diaktivasi oleh pemerintah daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Pasal 50.
Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Lukmansyah, M.Tr (Han), dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2025, mengungkapkan bahwa sumber daya merupakan kebutuhan krusial dalam penanganan darurat bencana. Beberapa tantangan utama yang dihadapi daerah antara lain keterbatasan personel, bantuan barang, peralatan, dan anggaran.
Ia menyoroti bahwa tidak semua daerah memiliki anggaran yang cukup untuk penanganan bencana, sehingga BNPB akan memberikan dukungan dana siap pakai, selama pemerintah daerah menetapkan status keadaan darurat bencana.
Selain anggaran, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih juga menjadi tantangan, baik dari segi kapasitas maupun kapabilitas. “Tidak semua daerah memiliki SDM yang terlatih dan kegiatan peningkatan kapasitas personel yang memadai,” ujar Lukmansyah.
Di samping itu, logistik dan peralatan di sejumlah daerah juga masih belum mencukupi, sehingga berdampak pada proses evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar korban serta pengungsi.
Dengan berbagai tantangan ini, BNPB menegaskan bahwa penting bagi daerah untuk membangun sistem penanganan darurat yang lebih tangguh, dengan dukungan dari berbagai sektor dan optimalisasi sumber daya yang tersedia.
