Banda Aceh, Buana.News – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) menuntut kedua calon Gubernur Aceh untuk menunjukkan komitmen nyata dalam mengatasi masalah distribusi dan harga gas elpiji bersubsidi 3 kg.
SAPA menegaskan bahwa persoalan ini harus menjadi prioritas dalam visi dan misi para kandidat karena telah berlangsung lama tanpa solusi konkret dari pemerintah.
“Kami meminta kedua calon gubernur secara terbuka menyatakan sikap dan berjanji menyelesaikan masalah distribusi gas 3 kg jika terpilih. Distribusi gas harus dikelola oleh Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di setiap desa untuk memastikan kontrol yang lebih baik dan harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET),” ujar Ketua SAPA, Fauzan Adami, Minggu (20/10/2024).
Keluhan Harga dan Pengawasan Lemah
Fauzan menilai bahwa pemerintah Aceh selama ini tidak serius dalam menangani masalah distribusi dan pengawasan gas bersubsidi. Meskipun HET telah ditetapkan sebesar Rp18.000 per tabung, ia menegaskan bahwa harga tersebut sulit ditemukan di lapangan.
“Kami belum menemukan pangkalan yang menjual gas sesuai HET. Ini bukti lemahnya pengawasan pemerintah. Padahal, gas 3 kg adalah kebutuhan pokok bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada subsidi ini,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa praktik permainan harga dan stok di lapangan semakin masif. “Pemerintah seharusnya mengendalikan stok dan harga karena ini menyangkut kebutuhan vital masyarakat. Namun, kenyataannya terjadi kelangkaan dan harga tidak sesuai aturan, yang paling dirugikan tentu masyarakat,” jelas Fauzan.
Distribusi Gas Melalui BUMG Diusulkan
SAPA mendesak agar kedua calon gubernur menjadikan penyelesaian masalah gas 3 kg sebagai prioritas. “Distribusi gas subsidi harus masuk dalam visi dan misi mereka, dan harus ada pernyataan sikap yang jelas terkait langkah konkret yang akan diambil,” tambah Fauzan.
SAPA juga berharap agar dua kandidat, Mualem dan Bustami, serius menanggapi persoalan ini. “Jika terpilih, mereka harus memastikan distribusi gas bersubsidi dialihkan ke BUMG di setiap desa,” tegas Fauzan.
Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh, Muksalmina Asgara, turut mendukung usulan tersebut. Ia menilai bahwa pengalihan distribusi gas ke BUMG adalah solusi tepat untuk mengatasi kelangkaan yang sering terjadi.
“Distribusi melalui BUMG akan lebih efektif karena desa dapat mengontrol penyaluran subsidi agar tepat sasaran dan mengurangi risiko penyelewengan,” kata Muksalmina.
Senada dengan Muksalmina, Ketua APDESI Kabupaten Bireuen, Bahrul M Fazal, juga mendorong agar pangkalan gas 3 kg dikelola oleh BUMG. “Langkah ini penting untuk mengakhiri polemik distribusi gas yang sering merugikan masyarakat,” ujarnya.
Mahasiswa Desak Pemerintah Tindak Tegas
Desakan serupa datang dari Mj Thabari, mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Ia meminta agar Pj Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) segera memanggil Pertamina untuk memperbaiki distribusi gas bersubsidi.
“Kami mendesak agar distribusi gas dikelola oleh BUMG agar lebih transparan dan tepat sasaran,” ujarnya. Ia juga mengkritik kelangkaan dan harga gas yang jauh di atas HET. “Praktik seperti ini sangat meresahkan. Jika dikelola oleh BUMG, distribusi akan lebih terkontrol dan meminimalkan kecurangan,” tutup Thabari.
