Aceh Utara, Buana.News — Bencana banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara berdampak serius terhadap sektor pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB di wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin) Aceh Utara.
Berdasarkan data sementara, tercatat sedikitnya 87 sekolah negeri dan swasta terdampak, dengan kerusakan fasilitas pendidikan dan permukiman warga yang cukup signifikan.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara, Muhammad Johan, M.Pd, menyampaikan, banjir telah menyebabkan 109 unit rumah guru dan tenaga kependidikan (tendik) rusak berat hingga tidak dapat dihuni, bahkan sebagian dinyatakan hilang.
Selain itu, terdapat 774 rumah siswa mengalami kerusakan parah sehingga tidak bisa digunakan. Dalam peristiwa tersebut, satu orang siswa dilaporkan meninggal dunia, sementara tidak ada korban jiwa dari kalangan guru.
“Dari sisi pendidikan, dampaknya sangat luas. Selain kerusakan rumah, fasilitas sekolah juga mengalami kerugian besar,” ujar Muhammad Johan.
Ia menjelaskan, kerugian materiil ditaksir mencapai sekitar Rp2 miliar per sekolah, mencakup kerusakan diantaranya bangku dan meja guru, meja dan bangku siswa, komputer, laptop laboratorium, serta berbagai alat praktik SMK yang rusak atau hilang akibat terjangan banjir.
Secara keseluruhan, Cabdin Aceh Utara mencatat terdapat sekitar 3.000 guru, 20.167 siswa, dan 857 rombongan belajar (rombel) di wilayah tersebut. Dari jumlah itu, 1.301 guru dan 10.872 siswa terdampak langsung oleh banjir.
Untuk memulihkan proses belajar mengajar, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Utara saat ini memfokuskan upaya pembersihan lingkungan sekolah. Langkah ini dilakukan guna menormalkan kembali aktivitas pendidikan pada semester genap, setelah berakhirnya libur semester ganjil.
“Pembersihan sekolah kami lakukan secara swadaya dan gotong royong, melibatkan semua pihak. TNI, Polri, serta relawan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe turut membantu di lapangan,” jelasnya.
Muhammad Johan menambahkan, pihaknya juga melakukan pengawasan secara intensif terhadap sekolah-sekolah di setiap kecamatan. Bahkan, pengawasan tersebut dilakukan tanpa mengenal batas waktu kerja.
“Kami dari Cabang Dinas secara intens turun ke lapangan untuk memastikan proses belajar mengajar bisa kembali normal. Tidak jarang hingga malam hari kami masih berada di daerah pelosok, berkolaborasi dengan anggota DPR Aceh untuk menyalurkan bantuan kepada guru dan masyarakat terdampak,” katanya.
Atas kondisi tersebut, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Utara berharap pemerintah pusat, khususnya kementerian terkait, dapat memberikan perhatian dan dukungan serius, baik dalam bentuk bantuan rehabilitasi sekolah maupun pemulihan sarana dan prasarana pendidikan.
“Kami sangat berharap ada intervensi dan dukungan nyata dari pemerintah pusat agar dunia pendidikan di Aceh Utara dapat segera pulih dan berjalan normal kembali,” pungkas Muhammad Johan.
