Jakarta, Buana.News – Dalam langkah strategis untuk memperkuat sektor investasi nasional dan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Presiden Prabowo Subianto menandatangani tiga produk hukum penting di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 24 Februari 2025.
Ketiga regulasi tersebut mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai BUMN, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, serta Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 yang mengatur pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, yang dikenal dengan nama Danantara Indonesia.
“Seluruh kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat struktur pengelolaan investasi nasional serta meningkatkan efektivitas BUMN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Presiden Prabowo dalam pernyataannya.
Danantara Indonesia diharapkan berperan sebagai lembaga yang mampu mengoptimalkan pengelolaan aset negara demi kesejahteraan masyarakat dan daya saing Indonesia di tingkat global. Dengan ditetapkannya Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana melalui Keputusan Presiden, pemerintah ingin memastikan bahwa tata kelola investasi nasional berjalan secara transparan dan akuntabel.
Dalam kesempatan tersebut, sejumlah pejabat tinggi turut mendampingi Presiden, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Langkah ini menandai komitmen kuat pemerintah dalam membangun iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sejalan dengan visi Indonesia menuju kemandirian ekonomi yang lebih kuat.
