Jakarta, Buana.News – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam mendorong kebijakan prorakyat di sektor perumahan dengan menginstruksikan sosialisasi masif atas berbagai program yang meringankan beban masyarakat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa Presiden menginginkan kebijakan seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari 5% menjadi 0%, penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah hingga Juni 2025 dapat diketahui dan dinikmati masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di seluruh daerah.
“Presiden meminta supaya kebijakan prorakyat ini disosialisasikan secara masif ke daerah agar benar-benar dapat dirasakan oleh MBR,” ujar Maruarar dalam keterangan pers usai bertemu Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Selain itu, dalam pertemuan tersebut, Maruarar juga melaporkan perkembangan pembangunan Wisma Atlet di Pademangan, Jakarta. Tiga tower—yakni tower 8, 9, dan 10—telah rampung dan siap diserahterimakan. Beberapa unit akan dialokasikan bagi masyarakat serta aparatur sipil negara (ASN), dengan mekanisme distribusi yang dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara.
Di sektor perumahan subsidi, Maruarar mengungkapkan bahwa hingga Maret 2025, lebih dari 1,1 juta unit rumah telah terbangun dan tersalurkan dalam berbagai tahap pembangunan, akad, dan penyaluran kredit. Presiden Prabowo pun menegaskan bahwa meskipun subsidi diberikan, kualitas rumah yang dibangun harus tetap terjaga.
“Presiden memerintahkan bahwa rumah subsidi bukan berarti tidak berkualitas. Harus berkualitas karena yang tidak berkualitas akan merugikan rakyat,” tegas Maruarar.
Presiden Prabowo juga menerima laporan terkait pembangunan rumah bagi anggota TNI-AD dan Polri. Sebanyak 5.760 unit rumah telah dibangun untuk TNI Angkatan Darat di berbagai wilayah seperti Brebes, Bogor, Bantul, Bekasi, dan Serang. Sementara itu, kerja sama dengan Polri di Karawang mencakup pembangunan 14.389 unit rumah.
Pada 25 Maret mendatang, pemerintah berencana menyerahkan kunci rumah bagi para guru di berbagai daerah, termasuk Bogor, Makassar, Aceh, Medan, Pontianak, Kupang, Bangkalan Madura, dan Jayapura. Total rumah yang disiapkan mencapai 20 ribu unit, dengan 250 unit akan diserahkan secara simbolis dalam acara tersebut.
Selain itu, Presiden Prabowo juga meminta pemanfaatan aset negara untuk pembangunan perumahan. Lahan-lahan milik BUMN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, serta aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) diminta untuk dimanfaatkan secara optimal guna mendukung program perumahan rakyat.
Sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menciptakan keadilan sosial, Maruarar juga menyampaikan rencana pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3), sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja.
“BP3 ini akan mengedepankan konsep hunian berimbang, di mana pengembang yang membangun satu rumah mewah wajib membangun dua rumah sedang dan tiga rumah sederhana. Ini demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat,” pungkas Maruarar.
