Aceh Utara, Buana News – Keputusan pemberhentian H. Muhammad Taib dari keanggotaan Partai Aceh memicu gelombang penolakan dari jajaran pengurus dan simpatisan partai di tingkat kecamatan Daerah 3 Kabupaten Aceh Utara. Para pengurus di sejumlah kecamatan menyuarakan keberatannya dalam sebuah aksi audiensi yang berlangsung di Kecamatan Samudera, Rabu (09/04/2025).
Muhammad Taib, sosok yang dikenal sebagai kader senior dan pernah menjadi calon legislatif DPRA dari Dapil 5 (Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara), dinilai telah banyak berkontribusi dalam perjuangan politik Partai Aceh. Namun secara tiba-tiba, ia diberhentikan tanpa kejelasan alasan.
“Kami sebagai pengurus Sagoe tidak pernah mengetahui adanya pelanggaran atau alasan kuat yang menjadi dasar pemberhentian beliau,” ungkap Ibnu Abbas, sebagai perwakilan Sagoe Partai Aceh salah satu kecamatan di wilayah 3.
Sebagai bentuk protes, para pengurus partai di tingkat kecamatan tengah menyusun dan akan menyerahkan surat penolakan resmi kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh, yang kemudian akan diteruskan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Mereka menuntut agar surat pemberhentian H. Muhammad Taib segera dicabut dan dipertimbangkan kembali secara bijak.
Ironisnya, dalam pertemuan tersebut, Ketua DPW Partai Aceh M. Jhoni justru terkesan melepaskan tanggung jawab. Ia menyatakan bahwa keputusan pemecatan tersebut murni kewenangan DPP dan tidak berkaitan dengan DPW, “Itu bukan kewenangan kami di wilayah, silakan langsung ke pusat,” katanya.
“Sikap ketua DPW yang tidak memberikan penjelasan dan melempar tanggung jawab sangat mengecewakan kami. Seharusnya beliau menjadi penghubung dan pembela kepentingan kader di daerah, bukan malah lepas tangan,” tambah Ibnu Abbas.
Situasi ini menambah deretan konflik internal yang belakangan kerap terjadi di tubuh Partai Aceh. Para kader di akar rumput berharap agar DPP dapat mendengar suara dari bawah dan meninjau kembali keputusan-keputusan strategis yang dianggap tidak adil serta berpotensi melemahkan solidaritas partai menjelang tahun-tahun politik ke depan.
