Home Aceh Pengadaan Konsumsi PON XXI, SAPA Minta Usut Dugaan Harga Tak Wajar

Pengadaan Konsumsi PON XXI, SAPA Minta Usut Dugaan Harga Tak Wajar

Banda Aceh, Buana.News – Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami, mendesak adanya investigasi menyeluruh terhadap pengadaan konsumsi untuk atlet pada PON XXI Aceh-Sumut. Hal ini terkait dengan dugaan harga satuan yang tidak wajar.

Menurut laporan yang diterima, harga satu paket nasi untuk atlet mencapai Rp 50.900 per porsi, sementara harga snack sebesar Rp 18.900 per porsi. Harga tersebut dinilai jauh di atas standar harga di Aceh, yang umumnya berkisar antara Rp 15.000 hingga Rp 20.000 untuk nasi, dan Rp 10.000 untuk snack.

“Kami mencurigai adanya praktik mark up yang tidak masuk akal dalam pengadaan ini. Harga yang ditetapkan sangat tidak wajar dan mengindikasikan adanya permainan harga,” ujar Fauzan Adami kepada wartawan pada Kamis, 12 September 2024.

Fauzan juga menyoroti bahwa tender pengadaan konsumsi tersebut dimenangkan oleh perusahaan dari luar Aceh, meskipun banyak pengusaha lokal yang layak diberi kesempatan untuk berpartisipasi.

“Kegiatan PON seharusnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Namun, jika hanya dinikmati oleh kalangan pejabat, masyarakat Aceh tidak akan mendapatkan manfaat apa pun dari ajang ini,” tegasnya.

Selain itu, Fauzan juga mengungkapkan adanya keluhan terkait pelayanan konsumsi bagi atlet yang terlambat diterima akibat kekurangan transportasi dan relawan.

“Kami menduga, ini adalah bagian dari modus untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Jika lebih banyak pihak dilibatkan, para pejabat yang terlibat dalam panitia PON tidak akan memperoleh keuntungan yang besar,” tambahnya.

SAPA mendesak agar dugaan penyelewengan ini diusut tuntas dan meminta lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Bareskrim untuk tidak tinggal diam.

“Lebih dari Rp 500 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut. Sangat disayangkan jika masyarakat lokal hanya menjadi penonton. Pihak berwenang harus bertindak dan menyelidiki penggunaan anggaran PON ini,” tutupnya. (*).

Exit mobile version