BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat langkah pencegahan korupsi dengan membekali seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) melalui pemahaman regulasi dan konsultasi hukum bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Budaya Anti-Korupsi dan Penerangan Hukum yang berlangsung di Balee Keurukon, Balai Kota Banda Aceh, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemko Banda Aceh dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Setiap pimpinan OPD diharapkan mampu memastikan seluruh kebijakan, program pembangunan, hingga penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan hukum.
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, Bachtiar, menekankan pentingnya pemahaman hukum bagi setiap pimpinan perangkat daerah.
Menurut Illiza, aparatur pemerintahan memikul tanggung jawab besar karena setiap pelaksanaan tugas selalu berkaitan dengan regulasi, program kerja, dan keputusan yang harus memiliki dasar serta pertanggungjawaban yang jelas.
Karena itu, ia mengapresiasi dukungan Kejati Aceh yang telah memberikan penerangan hukum kepada jajaran pemerintah kota. Pemahaman tersebut dinilai penting agar aparatur mampu mengantisipasi potensi persoalan hukum sejak awal.
Illiza juga mengingatkan agar pimpinan OPD tidak menunggu munculnya masalah sebelum mencari penyelesaian. Setiap potensi persoalan harus diantisipasi melalui pemahaman aturan, ketelitian dalam bekerja, serta koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan hukum.
“Jangan menunggu sampai muncul persoalan hukum baru kemudian mencari solusi. Sebaliknya, setiap potensi permasalahan harus kita antisipasi sejak awal melalui pemahaman aturan, ketelitian dalam bekerja, serta koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi di bidang hukum,” demikian pesan Illiza.
Sementara itu, Asisten Intelijen Kejati Aceh, Satria Irawan, menyampaikan pesan Kepala Kejati Aceh agar seluruh aparatur pemerintah menjadikan regulasi sebagai pedoman utama dalam menjalankan tugas.
Ia menegaskan, kepatuhan terhadap aturan merupakan fondasi penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Beliau cuma berpesan satu hal, bekerjalah sesuai dengan regulasi, pasti akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Hal itu pasti tumbuh dari kerja sesuai regulasi,” ujar Satria.
Selain memberikan sosialisasi, Kejati Aceh juga menyediakan ruang konsultasi hukum bagi seluruh OPD di lingkungan Pemko Banda Aceh. Fasilitas ini memungkinkan perangkat daerah meminta penjelasan ketika menghadapi persoalan hukum dalam pelaksanaan tugas dan program pemerintahan.
Satria mempersilakan seluruh pimpinan OPD memanfaatkan kesempatan tersebut agar setiap persoalan dapat dikomunikasikan dan dicarikan pemahaman hukumnya.
“Kalau ada yang mengganjal, kami siap memberi ruang konsultasi bagi semua OPD di Pemko Banda Aceh. Jangan takut, insyaallah keterbukaan kami bisa diterima oleh Bapak-Ibu semua,” katanya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Plh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Aceh, Ali Rasab Lubis, bersama Tim Penerangan Hukum Kejati Aceh.
Melalui kerja sama ini, Pemko Banda Aceh berharap seluruh OPD semakin memahami tanggung jawab hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tidak hanya mengejar penyelesaian program, setiap aparatur juga harus memastikan proses pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran berlangsung sesuai aturan.
Penguatan koordinasi dan konsultasi dengan kejaksaan diharapkan mampu membantu pemerintah mendeteksi potensi persoalan hukum lebih dini. Dengan demikian, budaya antikorupsi dapat tumbuh melalui kebiasaan bekerja secara tertib, transparan, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat.
[Adv]
