Beranda Hiburan MENPAN-RB: Pengangkatan CASN Serentak Butuh Waktu, Harus Cermat dan Hati-Hati

MENPAN-RB: Pengangkatan CASN Serentak Butuh Waktu, Harus Cermat dan Hati-Hati

Foto: Menteri PANRB Rini Widyantini

Jakarta, Buana.News – Pemerintah telah menyesuaikan jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024, mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan anggaran. Keputusan ini diambil dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI pada 5 Maret 2025.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa proses pengangkatan CASN secara serentak membutuhkan ketelitian. “Kami menyadari bahwa penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati,” ujarnya pada 7 Maret 2025.

Pemerintah menetapkan jadwal baru pengangkatan CPNS pada 1 Oktober 2025, sementara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) seleksi Tahap 1 dan Tahap 2 akan diangkat pada 1 Maret 2026. Hal ini dilakukan untuk menata ulang sistem Terhitung Mulai Tanggal (TMT) yang selama ini berbeda di tiap instansi.

Sejumlah instansi masih memerlukan waktu untuk menuntaskan proses pengadaan CASN, terutama dalam penyelarasan data formasi, jabatan, dan penempatan. Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa anggaran belanja pegawai tidak termasuk dalam efisiensi anggaran, sehingga kebutuhan bagi pegawai non-ASN tetap dipenuhi.

Kementerian PANRB bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyusun roadmap pengangkatan serentak CASN 2024, yang berfungsi sebagai pedoman bagi instansi pemerintah serta peserta seleksi yang telah lulus atau masih dalam proses seleksi.

Anggaran bagi pegawai non-ASN yang terdata di database BKN dalam proses pengadaan PPPK 2024 telah dipastikan tersedia di instansi masing-masing, sesuai imbauan Menteri Dalam Negeri dan Menteri PANRB.

Keputusan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024 diambil setelah melalui evaluasi menyeluruh antara pemerintah dan DPR RI untuk memastikan proses ini berjalan sesuai rencana dan kebutuhan nasional.