Jakarta, Buana.News – Kementerian Agama (Kemenag) telah menyerahkan Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) tahun 2024 unaudited kepada Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 28 Februari 2025.
Selain itu, Kemenag juga menyampaikan Laporan Keuangan Pinjaman Hibah Luar Negeri (LK PHLN) kepada BPK.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kemenag terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Kepatuhan Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2025 di Tower BPK, Jakarta, Selasa (4/3/2025).
Menag menjelaskan bahwa LKKA Kemenag dikonsolidasikan dari 3.006 satuan kerja dan 5.360 DIPA. Penyusunan laporan ini juga mencakup Laporan Keuangan Pinjaman Hibah Luar Negeri (LK PHLN) yang digunakan dalam berbagai program di lingkungan Kemenag.
“Kami akan terus mendukung prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara yang baik agar Kementerian Agama semakin membaik dari tahun ke tahun,” ujar Nasaruddin Umar.
Menag juga mengungkapkan bahwa nilai aset Kemenag per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp127,1 triliun, sementara realisasi belanja negara mencapai Rp80,55 triliun atau 100,63% dari alokasi anggaran sebesar Rp80,04 triliun.
Ia menambahkan bahwa kualitas penyajian laporan keuangan Kemenag semakin membaik, terbukti dari raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama delapan tahun berturut-turut sejak 2016.
Selain itu, Menag memaparkan langkah-langkah strategis dalam peningkatan pengelolaan anggaran, yaitu:
1. Mengoptimalkan realisasi anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel dengan hasil yang jelas.
2. Menyesuaikan kebijakan dengan tantangan kebutuhan layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan di tahun 2024.
3. Menerapkan strategi inovatif yang tidak hanya bergantung pada anggaran untuk mencapai target dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
