Jakarta, Buana.News – Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Agama (Kemenag) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat pelaksanaan tugas di bidang sosial dan pendidikan keagamaan.
Kerja sama ini bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial, termasuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Terdapat lima poin utama dalam MoU ini, diantaranya, Pengembangan kesejahteraan sosial. Pertukaran data dan informasi. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Pengembangan kebijakan strategis di bidang sosial, agama, pendidikan, dan pelatihan. Pelatihan materi pengajaran keagamaan serta pembentukan karakter bagi guru dan tenaga pendidikan di satuan pendidikan Kemensos.
Kerja sama ini diharapkan dapat segera terealisasi tahun ini sesuai arahan Presiden Prabowo. Pemerintah juga berencana mengoptimalkan fasilitas yang tersedia untuk mendukung keberlangsungan program ini.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan bahwa potensi sosial keagamaan, seperti zakat, wakaf, dan infaq, belum tergarap maksimal. Jika dikelola dengan baik, potensi ini dapat membantu mengurangi kemiskinan ekstrem di Indonesia.
“Potensi pundi sosial ini sangat luar biasa. Saya rasa kalau hanya menanggulangi kemiskinan ekstrem yang jumlahnya sekitar 4 juta orang, sangat mungkin bisa diwujudkan,” ungkapnya, dikutip di halaman Kemensos.go.id.
Menag juga mengusulkan agar madrasah dijadikan sebagai alternatif utama Sekolah Rakyat dalam program kerja sama Kemensos dan Kemenag. Menurutnya, madrasah dan pesantren sudah ada di tengah masyarakat dan bisa langsung dioptimalkan.
“Sebetulnya, kita tidak perlu mencari bentuk baru. Madrasah sudah sangat layak dijadikan Sekolah Rakyat karena sudah ada dan nyata di tengah masyarakat. Daripada madrasah dan pesantren terbengkalai dan kumuh, lebih baik kita optimalkan sebagai Sekolah Rakyat yang sesungguhnya,” tambahnya.
Ia juga menyoroti bahwa 90 persen pesantren di Indonesia dikelola oleh swasta, sehingga kerja sama ini dapat menjadi solusi yang cepat dan efektif dalam pemerataan pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah konkret dalam menjalankan arahan Presiden untuk memperkuat sinergi antar-lembaga dalam penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan terintegrasi.
“Sering kali, upaya penanggulangan kemiskinan belum dilakukan secara terpadu karena adanya ego sektoral. Oleh karena itu, Presiden menginstruksikan agar koordinasi antar-lembaga diperkuat agar lebih efektif,” ujarnya saat konferensi pers di Kantor Kemenag RI, Selasa (11/3/2025).
Salah satu langkah nyata dari kerja sama ini adalah pendirian Sekolah Rakyat, yang akan diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini bertujuan untuk membuka akses pendidikan yang lebih luas dan memuliakan keluarga kurang mampu.
“Faktor ekonomi menjadi penyebab utama anak putus sekolah. Dengan adanya Sekolah Rakyat dan Madrasah Rakyat, diharapkan lebih banyak anak dapat melanjutkan pendidikan,” jelasnya.
Gus Ipui, sapaan akrab Mensos, berharap Kemenag mendukung program ini dengan memastikan pendidikan berbasis nilai-nilai keagamaan dan karakter.
“Kami berharap pendidikan karakter nanti di Sekolah Rakyat bisa disupport oleh Kemenag,” tutupnya.
