Jakarta, Buana.News – Kementerian Agama (Kemenag) akan menyelesaikan tunggakan Jasa Profesi (Jaspro) Penghulu tahun 2024 sebesar Rp18,33 miliar pada awal 2025. Langkah ini dilakukan melalui mekanisme revisi pergeseran anggaran sesuai regulasi yang berlaku.
Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam), Muhammad Adib, menjelaskan bahwa Kemenag telah mengalokasikan anggaran untuk membayar tunggakan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2024. Selain itu, pembayaran Jasa Profesi dan Transport (JPT) Penghulu untuk Januari dan Februari 2025 juga akan segera dibayarkan.
“Tunggakan PNBP tahun 2024 akan diselesaikan awal tahun ini. Kami juga memastikan pembayaran JPT Penghulu untuk Januari dan Februari 2025 tetap berjalan sesuai jadwal,” ujar Adib di Jakarta, Senin (17/3/2025).
Dari total tunggakan, sebesar Rp14,3 miliar dengan nilai tagihan di bawah Rp200 juta ditargetkan lunas pada triwulan I, sementara sisanya yang melebihi Rp200 juta akan diselesaikan pada semester I 2025. Sebanyak 14 satuan kerja memiliki tunggakan di atas Rp200 juta, sehingga pencairannya harus menunggu hasil reviu dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Adib merinci bahwa tunggakan per tagihan hingga Rp200 juta dapat dicairkan hanya dengan surat pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Namun, tagihan Rp200 juta hingga Rp2 miliar memerlukan hasil reviu dari APIP, sedangkan tagihan di atas Rp2 miliar wajib melampirkan hasil reviu atau audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pembayaran ini akan dilakukan berdasarkan Pasal 150 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Selain itu, Kemenag juga menerapkan sistem digitalisasi dalam pencairan dana melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Seluruh administrasi pencairan harus diunggah melalui aplikasi ini untuk memastikan proses lebih transparan dan akuntabel.
“Dengan SIMKAH, administrasi pencairan lebih tertata dan transparan. Kami terus melakukan evaluasi agar layanan kepada penghulu semakin baik,” tutup Adib.
