Aceh Utara, Buana News – Menanggapi surat edaran dari PT Pema Global Energi (PGE) mengenai pembongkaran lapak pedagang di ROW (jalur) Desa Ampeh, Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara.
Geuchik Gampong Ampeh, Murhadi, pada Kamis 19 Desember 2024, menyatakan tidak keberatan atas langkah tersebut. Ia mengakui bahwa area tersebut memang berbahaya karena adanya instalasi kabel dan pipa gas yang sudah berusia puluhan tahun.
Humas PT PGE, Agus Salim, dalam surat edaran itu menegaskan bahwa pembangunan tempat jualan di atas lahan milik PT PGE, yang merupakan aset negara, dilarang sesuai aturan. Pihaknya telah menyampaikan larangan ini sejak 2021 melalui pemasangan tanda peringatan berwarna kuning dan telah mengadakan rapat dengan Forkopimda pada 2023.
PT PGE memberikan waktu tujuh hari kepada para pedagang, terhitung sejak surat diterima pada 17 Desember 2024, untuk membongkar lapak secara mandiri. Jika tidak dilakukan, PT PGE menyatakan tidak akan bertanggung jawab atas barang dan lapak yang dibongkar paksa.
Murhadi, dalam pernyataannya, mendukung langkah PT PGE karena terkait dengan keamanan dan keselamatan warga. “Kami memahami alasan penggusuran ini karena memang lokasi tersebut sangat berbahaya, mengingat adanya kabel dan pipa gas yang usianya sudah tua. Perusahaan tentunya ingin melakukan perbaikan, dan ini demi kebaikan bersama,” ujar Murhadi.
Namun, ia juga menyoroti dampak ekonomi yang mungkin dirasakan oleh pedagang akibat penggusuran ini. Ia meminta pemerintah daerah untuk segera mencari solusi berupa relokasi tempat usaha para pedagang.
“Saya berharap pemerintah daerah dapat memikirkan lokasi alternatif bagi para pedagang. Saat ini pertumbuhan ekonomi di Tanah Luas cukup besar, dan para pedagang ini bergantung pada lapak mereka untuk mencari nafkah. Relokasi adalah solusi terbaik agar mereka tetap bisa menjalankan usaha,” tambahnya.
Surat edaran penggusuran ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat Desa Ampeh. Para pedagang berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan solusi yang tidak hanya mengutamakan keamanan, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi warga yang terdampak.
