Home Apple PKK Tata Aset Daerah Banda Aceh, UMKM dan Pariwisata Jadi Fokus Pengembangan

PKK Tata Aset Daerah Banda Aceh, UMKM dan Pariwisata Jadi Fokus Pengembangan

BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh terus mendorong pemanfaatan aset daerah agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat. Sejumlah kawasan milik Pemko, seperti Pasar New Town Lamdom, Seramoe Krueng Aceh, dan Pasar Wisata Ulee Lheue, menjadi bagian dari perhatian pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK), Pemko Banda Aceh berupaya menata aset pemerintah agar tercatat secara tertib dan dapat dimanfaatkan secara produktif sesuai ketentuan.

Langkah ini membuka peluang agar aset daerah tidak hanya menjadi kekayaan yang tercatat dalam administrasi, tetapi juga mendukung kegiatan perdagangan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor pariwisata.

Tiga Kawasan dengan Potensi Berbeda

Pasar New Town Lamdom memiliki keterkaitan dengan aktivitas perdagangan. Sementara itu, kawasan Seramoe Krueng Aceh dan Pasar Wisata Ulee Lheue berpotensi mendukung kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sektor pariwisata.

Ketiga kawasan tersebut dapat menjadi ruang tumbuh bagi aktivitas usaha apabila pemerintah mengelolanya secara tepat. Pelaku UMKM juga berpeluang mendapatkan akses terhadap lokasi usaha sehingga aset milik pemerintah dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Pemanfaatan kawasan secara produktif diharapkan mampu menciptakan peluang ekonomi sekaligus menghidupkan aktivitas perdagangan dan wisata di Banda Aceh.

Optimalisasi Aset untuk Perkuat PAD

Selain mendukung perekonomian masyarakat, pengelolaan aset daerah juga berkaitan dengan upaya meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah kota.

Pemanfaatan BMD secara profesional berpotensi menghasilkan penerimaan daerah yang dapat memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap aset memiliki kejelasan administrasi, kepastian pengelolaan, serta mekanisme pemanfaatan yang transparan.

Penataan aset tidak hanya mencakup pendataan bangunan dan lahan milik pemerintah. Kepatuhan terhadap regulasi juga menjadi perhatian agar pemanfaatannya berjalan tertib dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

BPKK Banda Aceh berkomitmen melanjutkan penataan serta pengelolaan kekayaan daerah secara produktif dan berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai guna aset, membuka kesempatan usaha bagi masyarakat, serta memperkuat sumber pendapatan daerah.

Dengan pengelolaan yang tepat, aset milik Pemko Banda Aceh dapat menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung pengembangan UMKM dan pariwisata.

[Adv]

Exit mobile version