Aceh, Buana.News – Ketua MIM Aceh, Muzakir AR., meminta pemerintah dan aparat keamanan tidak terburu-buru mengaitkan pengibaran bendera Bulan Bintang dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Menurut dia, ekspresi masyarakat melalui simbol tersebut perlu dipahami berdasarkan konteks sosial, sejarah, serta persoalan yang tengah dihadapi warga Aceh.
Pernyataan itu disampaikan Muzakir menyusul insiden pengibaran bendera Bulan Bintang dalam kegiatan kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Rabu (4/11/2026).
Peristiwa tersebut mengakibatkan seorang warga meninggal dunia dan sejumlah orang lainnya mengalami luka-luka. Para korban dilaporkan mendapat perawatan di RSUD Tgk Abdullah Syafii, Beureunuen.
Muzakir menilai peristiwa tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memahami dinamika sosial dan politik masyarakat Aceh. Ia mengingatkan agar setiap ekspresi yang muncul di tengah masyarakat tidak langsung ditafsirkan sebagai bentuk pembangkangan atau gerakan separatis.
“Negara jangan sedikit-sedikit mengaitkan pengibaran bendera Bulan Bintang dengan Gerakan Aceh Merdeka. Pemerintah harus mampu memahami konteks sosial dan persoalan yang melatarbelakangi tindakan masyarakat. Tidak semua ekspresi pengibaran bendera tersebut dapat serta-merta dikaitkan dengan separatisme,” ujar Muzakir dalam keterangan resmi yang diterima Buana.News, senin, 9 Nevember 2026.
Ia berpandangan, bagi sebagian masyarakat, bendera Bulan Bintang juga dapat menjadi simbol identitas, penyampaian aspirasi, hingga ungkapan kekecewaan terhadap persoalan yang belum memperoleh penyelesaian memadai.
Persoalan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta penanganan bencana, termasuk banjir yang melanda sejumlah wilayah Aceh, menurut Muzakir, perlu menjadi perhatian pemerintah.
Ia menilai kekecewaan masyarakat terhadap berbagai persoalan tersebut harus dibaca sebagai bagian dari dinamika sosial yang membutuhkan respons serius.
Selain menyoroti pendekatan pemerintah dalam merespons pengibaran bendera Bulan Bintang, Muzakir juga mengingatkan pentingnya kepastian hukum terkait Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.
Ia menyebutkan, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, dan Pasal 6 Qanun tersebut merupakan sejumlah ketentuan yang perlu diperhatikan dalam memahami persoalan bendera Aceh.
Menurut Muzakir, pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 memiliki landasan konstitusional yang merujuk pada Pasal 18B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pengakuan dan penghormatan terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa.
Ketentuan tersebut, lanjutnya, dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya Pasal 246 dan Pasal 247 yang mengatur kewenangan Aceh dalam menetapkan bendera dan lambang daerah sebagai bagian dari kekhususannya.
Muzakir juga menilai, qanun tersebut telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 25 Maret 2013 sehingga keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum dan kewenangan khusus yang dimiliki Aceh.
Namun, lanjut Muzakir, persoalan muncul setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-4791 Tahun 2016 terkait pembatalan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013.
Bahkan, dalam padandangannya, kondisi tersebut, telah menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan dan keberlakuan qanun.
Karena itu, ia meminta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama Gubernur Aceh segera memberikan penjelasan mengenai status hukum regulasi tersebut agar tidak terus menimbulkan perbedaan penafsiran di tengah masyarakat.
“DPRA dan Gubernur Aceh harus memberikan kejelasan mengenai status hukum Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 pascaditerbitkannya Kepmendagri Nomor 188.34-4791 Tahun 2016. Persoalan ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus berada dalam ketidakpastian karena berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketegangan di tengah masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Muzakir berpandangan bahwa apabila pemerintah menganggap terdapat materi muatan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung (MA).
Ia merujuk pada Pasal 24A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kedua ketentuan tersebut, menurutnya, menjadi landasan kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
“Jika pemerintah menilai terdapat materi muatan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seharusnya ditempuh melalui mekanisme pengujian materiil (judicial review) di Mahkamah Agung. Bukan justru membiarkan persoalan ini terus berada dalam ketidakpastian hukum. Qanun tersebut telah disahkan dan diundangkan, sehingga penyelesaiannya harus mengedepankan mekanisme konstitusional dan prinsip negara hukum,” ujarnya.
Menurut Muzakir, mekanisme pengujian di MA diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menghindari perbedaan penafsiran berkepanjangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh.
Dalam pandangan Muzakir, dinamika politik pascaperdamaian Aceh telah mengalami perubahan mendasar. Ia menilai basis material perjuangan GAM telah mengalami transformasi dan terserap ke dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui proses perdamaian serta pelaksanaan kekhususan Aceh.
“Secara material, GAM sudah tidak ada lagi di Aceh. Basis materialnya sudah terserap ke dalam Republik,” kata Muzakir.
Atas dasar itu, ia meminta pemerintah dan aparat keamanan lebih cermat membedakan antara ekspresi sosial masyarakat dengan aktivitas politik yang memiliki tujuan tertentu.
Muzakir secara khusus mengingatkan TNI agar menghindari tindakan represif dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan ekspresi masyarakat. Ia menegaskan, setiap penanganan harus dilakukan secara terukur, profesional, serta menjunjung tinggi prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Menurut dia, pendekatan dialogis dan persuasif jauh lebih diperlukan untuk meredam ketegangan dibandingkan tindakan yang berpotensi memperkeruh situasi.
Selain itu, ia berharap pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh segera melakukan evaluasi menyeluruh, membuka ruang komunikasi dengan masyarakat, serta menyelesaikan persoalan kepastian hukum Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013.
“Negara harus hadir untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, bukan justru memperbesar ketegangan melalui pendekatan represif. Pemerintah harus menjamin agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di Aceh,” tutup Muzakir Ar.
