Jakarta, Buana.News – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik suap dalam promosi jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).
Ia memastikan tidak akan menandatangani Surat Keputusan (SK) promosi bagi siapa pun yang terbukti melakukan praktik tidak etis.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ditjen Bimas Islam 2025 yang digelar di Auditorium HM Rasjidi, Kemenag RI, Kamis (20/3/2025), Menag menegaskan bahwa jabatan adalah amanah yang harus diperoleh dengan cara yang benar.
“Saya tidak akan mempromosikan seseorang hanya karena memiliki koneksi. Lebih baik mengangkat orang yang masih perlu belajar tetapi memiliki integritas daripada orang yang cakap tetapi korup,” ujarnya.
Menurut Menag, promosi jabatan harus didasarkan pada kompetensi, dedikasi, dan integritas, bukan karena kedekatan atau kepentingan pribadi. Ia berharap agar lingkungan Kemenag semakin bersih dari praktik korupsi dan semakin profesional dalam melayani masyarakat.
“Jika garis tangan kita memang ditakdirkan untuk naik jabatan, maka itu akan datang dengan sendirinya. Yang terpenting adalah bekerja dengan jujur dan ikhlas demi kemaslahatan umat,” tegasnya.
Selain menolak praktik suap dalam promosi jabatan, Menag juga mendorong profesionalisme di jajaran Ditjen Bimas Islam. Ia menyebut bahwa Ditjen Bimas Islam adalah wajah depan Kemenag, sehingga harus menjadi contoh bagi unit lainnya.
“Jangan membuat kebijakan yang terlalu melangit tanpa dasar kuantitatif yang kuat. Sebelum mengambil keputusan, lakukan survei agar kebijakan kita benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tambahnya.
Menag menekankan pentingnya pemanfaatan data dan teknologi dalam setiap pengambilan keputusan. Ia menyebut bahwa informasi yang akurat dan terpercaya sangat dibutuhkan agar kebijakan yang dibuat lebih tepat sasaran.
“Teknologi sudah sangat maju. Dengan membuka internet, kita bisa mengetahui data terbaru secara akurat, cepat, dan terpercaya,” tandasnya.
Menag Nasaruddin Umar berkomitmen menolak suap dalam promosi jabatan di Kemenag. Ia menegaskan bahwa jabatan harus diperoleh dengan cara yang benar, serta mendorong profesionalisme, transparansi, dan pemanfaatan data dalam pengambilan kebijakan demi pelayanan masyarakat yang lebih baik.
