Lhokseumawe, Buana.News — Kota Lhokseumawe secara resmi ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Onshore Receiving Facility (ORF) untuk pengolahan minyak dan gas dari Blok Andaman, khususnya dari Sumur Tangkulo-1.
Penetapan tersebut diumumkan dalam rapat koordinasi lintas sektor yang berlangsung di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, pada awal pekan ini.
Penetapan Lhokseumawe sebagai lokasi fasilitas penerimaan darat (ORF) untuk Blok Andaman merupakan langkah strategis dalam pengembangan sektor migas nasional. Fasilitas ini akan menjadi titik utama pemrosesan hasil eksplorasi dari laut lepas sebelum didistribusikan lebih lanjut.
Rapat penetapan ini dihadiri oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Presiden Direktur Mubadala Energy Indonesia Abdulla Bu Ali, Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar, serta perwakilan dari SKK Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Harbour Energy, dan para pemangku kepentingan lainnya. Hadir pula Azhari Idris, tokoh migas Aceh sekaligus Kepala SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
Pembangunan ORF akan dilakukan di wilayah Kota Lhokseumawe, yang dipilih karena letaknya yang strategis dan infrastruktur pendukung yang cukup memadai. Rapat pengambilan keputusan berlangsung di Banda Aceh.
Keputusan tersebit ditetapkan dalam rapat koordinasi yang digelar pekan ini, menandai dimulainya persiapan pembangunan ORF dalam waktu dekat.
Penetapan ini dianggap krusial untuk memperkuat posisi Aceh, khususnya Lhokseumawe, dalam rantai industri energi nasional. Selain membuka peluang investasi besar-besaran, pembangunan ORF diproyeksikan akan menciptakan ribuan lapangan kerja, mempercepat pertumbuhan infrastruktur, serta memperkuat ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, menyampaikan komitmen kuat agar masyarakat lokal menjadi bagian utama dari proyek strategis ini. Ia meminta setidaknya 80 persen tenaga kerja permanen yang mengoperasikan ORF berasal dari Lhokseumawe dan wilayah Aceh. Untuk itu, pemerintah kota telah merancang program pelatihan teknis yang akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK), serta mendorong agar pelatihan tambahan ditanggung oleh kontraktor dengan persetujuan SKK Migas.
Sayuti juga mengusulkan agar rekrutmen dilakukan secara transparan dengan melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja (DPMPTSP & NAKER) Lhokseumawe. Ia mendorong keterlibatan kontraktor lokal dan BUMD seperti PT Pembangunan Lhokseumawe (PTPL) dalam proses Engineering, Procurement, and Construction (EPC). Selain itu, ia menekankan pentingnya pengelolaan Participating Interest (PI) secara adil sesuai regulasi Kementerian ESDM, agar manfaat migas dirasakan langsung oleh daerah.
Presiden Direktur Mubadala Energy Indonesia, Abdulla Bu Ali, menyambut baik semangat kolaborasi antara pemerintah daerah dan perusahaan. Ia menyatakan kesiapan Mubadala untuk bekerja sama erat demi kelancaran proyek dan memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam sambutannya menggarisbawahi pentingnya pengelolaan sektor migas yang bertanggung jawab, aman, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Aceh.
Selain pembangunan ORF, rapat juga membahas rencana menjadikan Lhokseumawe sebagai lokasi shorebase untuk mendukung logistik proyek migas lepas pantai di wilayah utara. Jika terealisasi, posisi Lhokseumawe akan semakin kokoh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis energi di Aceh.
