Aceh Utara, Buana News – Konflik agraria di Kabupaten Aceh Utara kembali membara. Ratusan warga dari Kecamatan Cot Girek dan Kecamatan Pirak Timu yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh Utara Melawan melakukan aksi pemblokiran jalan terhadap truk angkutan sawit milik PTPN IV Regional 6 Cot Girek.
Pemblokiran dilakukan di dua titik strategis, yakni Simpang Pucoek Reunteh dan Simpang Pondok Kates, Kecamatan Cot Girek. Sejak Sabtu (27/9/2025) hingga Senin (29/9/2025), warga mendirikan tenda di lokasi sebagai posko aksi dan tetap bertahan menghadang keluar masuknya kendaraan perusahaan.
Muhammad Isa, warga Gampong Alue Rimei, Kecamatan Pirak Timu, menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk perlawanan rakyat terhadap klaim sepihak perusahaan yang dinilai merampas tanah mereka.
“Aksi ini bagian dari simbol perlawanan atas klaim sepihak perusahaan. Sebelum sengketa ini selesai atau dilakukan pengukuran ulang lahan perkebunan sawit berstatus HGU, masyarakat tetap menduduki posko dan melawan,” ujarnya, Senin (29/9/2025).
Isa menjelaskan, masyarakat menduga ada kejanggalan serius terkait status Hak Guna Usaha (HGU) PTPN IV. Luas lahan yang sebelumnya disebut 7.500 hektare kini membengkak hingga sekitar 15.000 hektare. Lonjakan ini dinilai menjadi akar konflik yang memicu ketegangan berkepanjangan.
“Sebelum ada pengukuran ulang, masyarakat akan terus menghadang truk sawit. Kami mendesak pemerintah Aceh Utara segera menyelesaikan konflik agraria ini. Jika dibiarkan, potensi konflik terbuka terus-menerus tidak bisa dihindari,” tegasnya.
Pada hari pertama aksi, warga sempat didatangi perwakilan staf lapangan perusahaan. Namun, langkah tersebut justru memperuncing situasi.
“Perusahaan hanya mengutus staf lapangan yang jelas-jelas tidak punya kewenangan mengambil keputusan. Masyarakat merasa dipermainkan dan langsung mengusir mereka dari lokasi,” tambah Isa.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PTPN IV Regional 6 Cot Girek belum berhasil dihubungi dan belum memberikan pernyataan resmi.
Aksi blokade warga ini menandai babak baru eskalasi konflik agraria di Aceh Utara. Tanpa penyelesaian tegas dari pemerintah dan transparansi pihak perusahaan, ketegangan antara rakyat dan korporasi berpotensi melebar menjadi krisis sosial yang lebih serius.
