Jakarta, Buana.News – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kini tengah mempersiapkan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2025, yang akan dimulai pada minggu ketiga Maret 2025. Setelah rehat pada 2024 untuk evaluasi, ajang ini kembali digelar guna mendorong penguatan inovasi di sektor pelayanan publik.
Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Ajib Rakhmawanto, menjelaskan bahwa KIPP terbuka bagi semua instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, termasuk BUMN dan BUMD. Menurutnya, kompetisi ini selaras dengan strategi negara-negara maju dalam Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) yang menjadikan inovasi sebagai praktik terbaik untuk meningkatkan pelayanan publik.
“Kami berharap semua instansi dapat berpartisipasi dan mengirimkan inovasi terbaiknya dalam KIPP 2025,” ujar Ajib.
Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru, menyampaikan bahwa kebijakan lebih lanjut terkait teknis penyelenggaraan akan segera diumumkan.
“KIPP dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta selaras dengan Asta Cita dan target prioritas pemerintahan baru,” katanya.
Sejak pertama kali digelar pada 2014, KIPP telah mencatat 24.442 inovasi terdaftar, dengan 13.491 inovasi lolos seleksi administrasi. Hingga kini, 1.065 inovasi terpilih sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik, dan 263 di antaranya telah direplikasi oleh lintas instansi pemerintah.
Tak hanya di tingkat nasional, KIPP juga membawa inovasi pelayanan publik Indonesia ke kancah internasional. Tiga inovasi telah mendapatkan pengakuan dalam United Nations Public Service Awards (UNPSA), yakni:
1. Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) dari Kabupaten Sragen (2015).
2. Program Pengendalian Malaria melalui Sistem EDAT dari Kabupaten Teluk Bintuni (2018).
3. SANPIISAN (Sayangi Dampingi Ibu Anak Kota Semarang) (2024).
Selain itu, inovasi Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) dari Kabupaten Klungkung, yang meraih Outstanding Achievement of Public Service Innovation (OAPSI) 2022, mendapat apresiasi dari Republik Kongo setelah kunjungan Menteri Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan negara tersebut ke lokasi TOSS Center.
Dalam pelaksanaannya, KIPP tidak sekadar kompetisi, melainkan upaya sistematis untuk mendorong budaya inovasi di instansi pemerintah. Deputi Otok menegaskan bahwa ajang ini tidak hanya mempercepat reformasi birokrasi, tetapi juga membantu Aparatur Sipil Negara (ASN) mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, dan beradaptasi dengan tantangan global.
“Kami meminta kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta BUMN dan BUMD untuk menyiapkan inovasi terbaiknya agar dapat berpartisipasi dalam KIPP 2025,” tegasnya di Jakarta, Senin (10/03/2025).
Dengan kembali digelarnya KIPP tahun ini, diharapkan semakin banyak solusi inovatif yang lahir dari berbagai sektor pemerintahan, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.
