Banda Aceh, Buana.News – Krisis distribusi gas elpiji subsidi di Aceh semakin mengkhawatirkan. Masyarakat kecil, yang seharusnya menjadi prioritas penerima manfaat, kini harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mendapatkan gas elpiji 3 kg yang semakin sulit ditemukan.
Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Aceh untuk segera mengambil langkah konkret dan tegas dengan mengalihkan pengelolaan distribusi gas elpiji 3 kg kepada Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di setiap desa.
Ketua SAPA, Fauzan Adami, menekankan bahwa pemerintah harus segera turun tangan untuk menyelamatkan hak masyarakat terhadap akses gas subsidi yang seharusnya mudah didapatkan dengan harga wajar. “Sudah saatnya pemerintah bergerak cepat untuk mengatasi kekacauan distribusi ini. Masyarakat yang berhak menerima gas subsidi justru menghadapi kesulitan yang tidak seharusnya terjadi,” ujar Fauzan, Senin (7/10/2024).
Di lapangan, kondisi semakin memburuk. Harga gas elpiji 3 kg, yang seharusnya dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 18.000 hingga Rp 20.000, kini melambung hingga Rp 35.000 hingga Rp 40.000 per tabung di tingkat pengecer. Tidak hanya itu, banyak warga harus mengantre berjam-jam di pangkalan, namun seringkali pulang dengan tangan kosong karena stok gas habis.
Fenomena kelangkaan dan lonjakan harga ini tidak hanya terjadi di Aceh Timur dan Aceh Utara, tetapi juga di berbagai daerah lain di Aceh, termasuk wilayah pedesaan yang jauh dari jangkauan distribusi utama. Fauzan mengkritik keras pemerintah daerah yang dinilai gagal menata distribusi gas elpiji dengan baik. “Ini adalah persoalan mendesak yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pj Gubernur Aceh harus segera turun tangan dan memperbaiki sistem distribusi gas elpiji ini,” tegasnya.
SAPA mengusulkan agar setiap desa memiliki pangkalan gas elpiji yang dikelola oleh BUMG dengan pendataan ketat terhadap warga yang berhak menerima. Fauzan meyakini, dengan pengelolaan oleh BUMG, penyaluran gas elpiji akan lebih tepat sasaran, dan penyimpangan dalam distribusi dapat dicegah.
“Kita harus memastikan bahwa gas subsidi ini tidak jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Dengan BUMG sebagai pengelola, pangkalan desa bisa mendata dengan jelas siapa yang berhak menerima, mulai dari masyarakat kurang mampu hingga pelaku UMKM dan usaha mikro di desa,” jelas Fauzan.
SAPA menegaskan bahwa pengalihan distribusi ke BUMG akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran gas subsidi. Pemerintah desa, sebagai pengelola, diharapkan lebih peka terhadap kebutuhan masyarakatnya, sehingga keluhan terkait kelangkaan dan harga yang melambung tinggi dapat diatasi.
“Ini saatnya pemerintah menunjukkan keberpihakan nyata terhadap masyarakat. Pj Gubernur Aceh harus segera mengeluarkan regulasi yang mengikat agar setiap desa memiliki pangkalan gas elpiji yang diawasi dan dikelola oleh BUMG, dengan pendampingan dari pemerintah. Ini bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi juga jangka panjang untuk memastikan distribusi gas elpiji yang adil dan merata di seluruh Aceh,” pungkas Fauzan.
SAPA juga memperingatkan, jika pemerintah terus membiarkan masalah ini berlarut-larut, ketidakmampuan menata distribusi gas elpiji akan memperlihatkan lemahnya komitmen pemerintah dalam melindungi rakyat.
