BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat koordinasi penanganan bencana melalui pemanfaatan data kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjalin kerja sama untuk mendukung pendataan serta verifikasi identitas warga terdampak bencana.
Kerja sama tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani Kepala Disdukcapil Banda Aceh, Heru Triwijanarko, bersama Kepala BPBD Banda Aceh, Cut Ahmad Putra, di ruang kerja Disdukcapil pada Selasa (27/10/2026).
Melalui kesepakatan ini, data kependudukan menjadi salah satu instrumen pendukung tugas BPBD, terutama dalam memeriksa identitas masyarakat yang masuk dalam pendataan korban maupun calon penerima bantuan bencana.
Informasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), data kependudukan, serta Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dapat digunakan untuk mencocokkan dan memvalidasi identitas warga.
Data Akurat Dukung Pendataan Korban Bencana
Kepala Disdukcapil Kota Banda Aceh, Heru Triwijanarko, menjelaskan bahwa kerja sama tersebut bertujuan mengefektifkan fungsi dan peran kedua instansi. Salah satu fokusnya ialah mendukung verifikasi dan validasi data masyarakat terdampak bencana.
Menurut Heru, ketepatan data identitas sangat dibutuhkan ketika pemerintah melakukan pendataan korban dan memeriksa kesesuaian informasi calon penerima bantuan.
Dengan dukungan data kependudukan yang dapat diverifikasi, proses administrasi diharapkan berjalan lebih tertib. Pencocokan informasi juga dapat membantu mengurangi potensi kesalahan atau ketidaksesuaian identitas dalam pendataan.
Bagi Disdukcapil, kerja sama ini memperluas pemanfaatan administrasi kependudukan untuk mendukung pelayanan publik. Data warga tidak hanya digunakan dalam penerbitan Kartu Keluarga dan KTP-el, tetapi juga menjadi referensi bagi instansi pemerintah sesuai kewenangannya.
Disdukcapil dan BPBD Perkuat Koordinasi
Penanganan masyarakat terdampak bencana membutuhkan sejumlah tahapan, mulai dari pendataan korban hingga pengelolaan administrasi bantuan.
Dalam proses tersebut, BPBD membutuhkan informasi untuk mengidentifikasi warga terdampak. Sementara itu, Disdukcapil memiliki data administrasi kependudukan yang dapat mendukung proses pencocokan identitas.
Melalui PKS ini, kedua instansi memiliki dasar koordinasi dalam pemanfaatan data kependudukan untuk kebutuhan verifikasi dan validasi.
Pemerintah Kota Banda Aceh berharap kerja sama tersebut dapat memperkuat pengelolaan informasi masyarakat terdampak bencana. Dengan data yang lebih akurat, proses administrasi dan pelayanan kepada warga diharapkan dapat berjalan lebih tertib saat bencana terjadi.
[Adv]
