Jakarta, Buana.News – Pemerintah resmi membatalkan rencana penerapan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring yang sebelumnya dijadwalkan mulai April 2026. Kebijakan ini diputuskan agar proses pendidikan tetap berlangsung melalui pembelajaran tatap muka demi menjaga kualitas belajar siswa.
Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah melakukan koordinasi lintas kementerian dan melakukan pertimbangkan dampak negatif pembelajaran jarak jauh, terutama potensi penurunan capaian belajar (learning loss) seperti yang terjadi pada masa pandemi Covid-19.
Pembatalan sekolah daring dilakukan untuk memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga. Pemerintah menilai pembelajaran langsung di kelas masih menjadi metode paling efektif dalam meningkatkan pemahaman materi serta membentuk karakter siswa.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Karena itu, pembelajaran tatap muka tetap diprioritaskan.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan, pendidikan tidak termasuk dalam kebijakan penyesuaian aktivitas pasca-libur Idulfitri.
Kebijakan ini berlaku secara nasional dan memastikan bahwa pada April 2026 seluruh sekolah tetap melaksanakan pembelajaran secara luring atau tatap muka di ruang kelas.
Menurut Abdul Mu’ti, interaksi langsung antara guru dan siswa tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh teknologi. Proses tatap muka dinilai penting untuk memperkuat pemahaman materi, membangun karakter, serta mengembangkan keterampilan sosial peserta didik.
Pemerintah juga menilai kehadiran fisik siswa di sekolah berperan penting dalam menanamkan nilai disiplin, kerja sama, serta membentuk kebiasaan sosial yang positif.
Selain itu, pembelajaran tatap muka memungkinkan optimalisasi fasilitas pendidikan yang telah tersedia, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman, sehat dan ramah, serta inklusif.
Di tengah upaya efisiensi anggaran akibat dinamika global, pemerintah memastikan bahwa sektor pendidikan tidak akan terdampak secara signifikan. Efisiensi lebih difokuskan pada kegiatan birokrasi, seperti pengurangan perjalanan dinas dan rapat bagi aparatur sipil negara (ASN).
Opsi pembelajaran hybrid pun dinilai belum menjadi kebutuhan mendesak saat ini.
Pemerintah menegaskan bahwa pembelajaran tatap muka merupakan langkah strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Kebijakan ini sejalan dengan program prioritas, seperti revitalisasi satuan pendidikan dan pengembangan sekolah unggulan.
Kemendikdasmen mengajak pemerintah daerah, tenaga pendidik, serta orang tua untuk terus bersinergi dalam menjaga kualitas layanan pendidikan di seluruh Indonesia.
