Aceh Utara Buana.Newa – Kepolisian Resor Aceh Utara melaksanakan Upacara Serah Terima Jabatan Kabag Ren, Kasat Narkoba, Kapolsek Matangkuli dan Kapolsek Tanah Luas di Lapangan Mapolres setempat, Kamis (2/1/2020).
Ini dilakukan Menindak lanjuti Keputusan Kapolda Aceh Nomor : Kep/406/XII/2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan dilingkungan Polda Aceh.
Pejabat yang di mutasi ini adalah Kabag Ren Polres Aceh Utara Kompol Eliadi, selanjutnya akan menjabat sebagai Kabag Ren Polres Bireun menggantikan AKP Ridwan yang akan mengisi jabatan Kabag Ren Polres Aceh Utara
Selanjutnya, Kasatres Narkoba AKP Ildani akan menduduki jabatan baru sebagai Kapolsek Idi Rayeuk, Aceh Timur, posisinya digantikan Iptu Muhammad Daud, SH yang sebelumnya menjabat Kasatres Narkoba Bener Meriah.
Kemudian, Kapolsek Tanah Luas AKP Nurmansyah akan menduduki jabatan baru sebagai Kapolsek Dewantara, ia digantikan Ipda Yose Rizaldi mantan KBO Sat Lantas Polres Aceh Utara.
Terakhir, Kapolsek Matangkuli Iptu Sudiya Karya akan menduduki jabatan Baru sebagai Kasubbag Humas Polres Aceh Utara, ia digantikan Iptu Asriadi Iswanto mantan Kasubbagkum Bag Sumda Polres Aceh Utara.
Kapolres Aceh Utara AKBP Ian Rizkian Milyardin yang memimpin upacara dalam amantnya menyampaikan bahwa Serah terima jabatan dilingkungan Polri merupakan hal yang biasa dengan tujuan untuk menjamin dinamika manajemen organisasi sekaligus dalam rangka promosi bagi pejabat yang bersangkutan guna meniti karir dilingkungan polri.
“Saya ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas semua pengabdian dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan kepada Polres Aceh Utara.”
Kepada pejabat yang baru saya ucapkan selamat bergabung menjadi keluarga besar Polres Aceh Utara, saya harap segera menyesuaikan diri dan jalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saudara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Selain itu, Kapolres meminta seluruh personel agar dapat memberikan pelayanan publik lebih baik, responsif, modern dan profesional serta dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran hukum. (BN/Red).
